Menteri Selandia Baru Usul Indonesia Bentuk Komite Atasi Hambatan Investasi

Todd McClay Menteri Perdagangan dan Investasi Selandia Baru mengusulkan agar pemerintah Indonesia membentuk kelompok atau komite yang rutin mengadakan pertemuan untuk membahas hambatan dalam perdagangan dan investasi.

“Salah satu hal terbaik yang dapat dilakukan pemerintah adalah membentuk kelompok atau komite yang akan bertemu dan membahas hal-hal ini, sehingga hambatan dapat diatasi sebelum muncul ke permukaan melalui sektor swasta,” kata McClay di Jakarta, Kamis (8/8/2025) seperti dilansir Antara.

McClay yang juga menjabat sebagai Menteri Pertanian dan Kehutanan itu menuturkan bahwa pelaku usaha, baik Selandia Baru maupun Indonesia, menginginkan agar pemerintah terus mencari cara untuk menyederhanakan aturan guna mempermudah proses dagang dan investasi.

Menurutnya, negara-negara yang memiliki hubungan bilateral sedekat Indonesia dan Selandia Baru, memiliki standar regulasi yang berbeda tetapi sebenarnya mempunyai tujuan yang sama.

Oleh sebab itu McClay menilai bahwa penyederhanaan aturan merupakan sebuah pekerjaan yang akan terus berlangsung selama proses perdagangan masih terus terjadi.

Dia pun menyoroti transformasi regulasi impor yang telah dilakukan Selandia Baru sejak beberapa tahun lalu, yang kini juga akan diimplementasikan oleh Indonesia, sebagaimana telah disampaikan oleh Prabowo Subianto Presiden.

“Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan penghargaan saya kepada Yang Mulia Presiden atas pernyataannya yang menunjukkan keinginan untuk memodernisasi dan mentransformasi lingkungan regulasi impor ke Selandia Baru,” ucapnya.

Lebih lanjut, McClay menyampaikan harapan agar proses perizinan impor terkait produk asal Indonesia, seperti buah segar, dapat dibuat lebih cepat dan mudah. Supaya, konsumen maupun pelaku usaha dapat merasakan kemudahan dalam mengakses produk Indonesia.

“Begitu juga sebaliknya, ada produk-produk yang ingin kita kirim ke sini (Indonesia). Namun, saya rasa kita mulai melihat kematangan dalam hubungan ini dengan pemerintah, serta komitmen untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan hal-hal tersebut bersama-sama,” kata dia.

Adapun pada akhir Juli lalu, Prabowo Subianto Presiden memberikan arahan kepada para menteri, termasuk Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan (Menkeu), terkait deregulasi pada rapat terbatas di Jakarta.

Sri Mulyani menyebut Prabowo Presiden menginginkan deregulasi agar perekonomian tidak selalu bergantung kepada APBN.

“Bapak Presiden menekankan untuk berbagai langkah-langkah deregulasi sehingga perekonomian bisa tumbuh, tidak selalu tergantung kepada APBN. Jadi, dalam hal ini, berbagai perbaikan dari regulasi-regulasi agar mempermudah dunia usaha, investasi, perdagangan dan terutama juga mendorong banyak Danantara serta tata kelola yang baik,” ujarnya. (ant/bil/ipg)