
Ombudsman RI Jawa Timur menerima surat dari Komisi Nasional Difabel RI (KND-RI) pada Selasa (1/7/2025) yang berisi laporan adanya 26 calon murid difabel lulusan sejumlah SMP Negeri di Surabaya dan Sidoarjo yang ditolak jalur afirmasi SMAN/SMKN.
Agus Muttaqin Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur menyebut, sebanyak 26 murid itu terindikasi menjadi korban diskriminasi jalur afirmasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).
“Mereka terindikasi korban diskriminasi pada jalur afirmasi SPMB,” ujarnya Selasa (2/7/2025), di Surabaya.
Agus melanjutkan, organisasi peduli disabilitas itu sekarang sedang berupaya meminta klarifikasi langsung dari Kepala Dinas Pendidikan Jatim dan Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jatim.
“Kami berharap segera ada solusi. Informasi dari teman-teman KND, Dinas Pendidikan Jatim sedang menindaklanjuti. KND sedang menunggu hasil penanganan,” jelasnya.
Berdasarkan petunjuk teknis (juknis) SPMB, jalur afirmasi difabel sebanyak 5 persen dari daya tampung untuk tingkat SMAN dan 3 persen untuk SMKN.
Terkait laporan yang masuk ke Ombudsman Jatim, Agus bilang tim pemeriksa menyarankan pelapor mengadukan terlebih dahulu dugaan kecurangan SPMB tersebut ke sekolah, cabang dinas (cabdin) pendidikan, dan dinas pendidikan.
Berdasarkan pengalaman tahun lalu, sebagian laporan dapat selesai di institusi calon terlapor dan sebagian lagi ditangani Ombudsman.
“Kalau tidak ada solusi, baru kami tangani,” tegasnya.
Sementara itu, Aries Agung Paewai Kepala Dinas Pendidikan Jatim menyatakan, puluhan calon murid difabel tersebut bukan ditolak.
Tapi, ada sejumlah persyaratan umum yang harus dipenuhi sehubungan dengan terbatasnya guru khusus jenjang SMA dan SMK di Jatim.
“Bukan ditolak, tapi memang ada persyaratan umum yang harus dipenuhi karena SMA atau SMK terbatas guru khususnya. Jadi, tentu tidak semua sekolah bisa mengakomodir terutama mungkin dengan kekhususan yang tidak dimiliki sekolah yang dituju termasuk SMK karena membutuhkan beberapa kebutuhan yang harus dipenuhi,” katanya.
Aries melanjutkan, calon murid disabilitas yang diterima di SMA dan SMK Negeri jumlahnya sudah banyak tanpa membeberkan detail jumlahnya.
“Yang disabilitas sudah banyak yang diterima juga. Kami sangat terbuka menerima dari kebutuhan khusus tapi kembali lagi tergantung dari sekolah yang dituju karena adanya keterbatasan guru atau tenaga pendidiknya,” tandasnya.(wld/rid)