Pakar Dukung Kebijakan Mendagri Perkuat Peran Pemda dalam Pengelolaan Geopark

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menegaskan perlunya kepala daerah memahami manfaat strategis geopark, mulai dari aspek warisan geologi, budaya, ekonomi, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui wisata berbasis konservasi.

Oleh karena itu, dia menekankan pentingnya sosialisasi terkait pengembangan potensi tersebut kepada kepala daerah yang saat ini rata- rata masih baru menjabat.

Mendagri menilai, pemahaman itu penting supaya para pemangku kepentingan proaktif mendukung keberadaan geopark. Para kepala daerah yang merupakan pejabat baru juga perlu memahami yang harus dilakukan untuk mengembangkan geopark di wilayahnya.

“Proaktif untuk melakukan konservasi, edukasi, sosialisasi, dan mengembangkan sisi ekonominya agar kawasan hidup dan mandiri tanpa merusak lingkungan,” ujar Tito (3/12/2025), dalam acara Indonesia’s Geopark Leader Forum bertajuk “Building Knowledge for Indonesia’s Geopark Development”.

Kemudian, Tito juga menyorot keterbatasan anggaran pemda dalam mengelola geopark. Dia mengusulkan Bappenas mempertimbangkan dukungan pendanaan bagi daerah yang memiliki geopark namun memiliki kapasitas fiskal lemah.

Prasetyadi Ketua Pusat Studi Geoheritage dan Geopark (PSGG) UPN Veteran Yogyakarta mendukung upaya Tito Karnavian Mendagri dan Rachmat Pambudy Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mendorong kepala daerah lebih berperan dalam pengelolaan geopark.

Menurutnya, keberlanjutan geopark sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah (pemda) dan partisipasi masyarakat dalam mengelola geopark sebagai skenario pengembangan masyarakat.

“Penetapan geopark memang diverifikasi pemerintah pusat melalui Bappenas, tetapi keberlanjutannya tetap bertumpu pada sinergi pemda dan masyarakat,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu (6/12/2025).

Lebih lanjut, Prasetyadi menyebut geopark dapat menjadi strategi pengembangan masyarakat berbasis konservasi yang saling menguntungkan bagi pemda dan warga. Namun, komitmen kepala daerah menjadi syarat utama sebelum suatu kawasan ditetapkan sebagai geopark.

“Jika ada kawasan wisata yang ingin dijadikan geopark, komitmen itu harus tercermin dari kebijakan prioritas pemda,” imbuhnya.

Kepala daerah, sambung Prasetyadi, perlu menyiapkan program unggulan untuk mendukung kawasan menjadi geopark, dan harus melibatkan partisipasi masyarakat.

“Kalau suatu kawasan geopark tidak menjadi model pengembangan masyarakat yang berkelanjutan berbasis konservasi akan sangat disayangkan,” ucapnya.

Prasetyadi membenarkan pendapat Tito yang bilang pemda punya kendala keterbatasan anggaran untuk mengelola geopark. Karena itu diperlukan dukungan pusat, terutama untuk daerah dengan fiskal terbatas.

Dia berharap Kemendagri dan Bappenas merumuskan skema pendanaan bagi daerah yang punya geopark namun kapasitas fiskalnya lemah.(rid/faz)