Pakar Unair: Minimnya Lapangan Kerja Jadi Faktor Muncul Preman Berkedok Ormas

Aribowo Dosen Ilmu Politik Universitas Airlangga (Unair) mengatakan bahwa salah satu faktor munculnya premanisme berkedok Organisasi Masyarakat (Ormas) adalah minimnya lapangan kerja.

“Jadi, ini masyarakat tidak diberikan pekerjaan oleh negara, tetapi negara juga tidak mampu memberikan fasilitas dan tidak punya kreatifitas,” katanya, Jumat (16/5/2025).

Ari mengatakan, kehadiran ormas nakal bukan hanya melanggengkan praktik premanisme saja, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial lebih luas.

Ormas nakal, kata dia, kerap hadir di sektor-sektor informal bahkan ilegal, misalnya sering ditemui minta pungutan liar ke pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan.

Menurutnya hal tersebut seharusnya menjadi perhatian negara. Pengelolaan sumber ekonomi sudah sepatutnya menggandeng masyarakat, sehingga menciptakan sirkulasi ekonomi yang merata.

Selain itu, ia menegaskan bahwa peningkatan keterampilan dan pendidikan masyarakat, serta peluang pekerjaan diperlukan agar masyarakat tidak memasuki sektor pekerjaan yang melanggar hukum.

Dalam penanganan ormas nakal, ia menegaskan bahwa pemerintah punya tanggung jawab besar dalam hal ini, karena punya kekuasaan, kekuatan dan peralatan.

“Jadi mereka bisa lakukan apa saja kepada masyarakat, termasuk ormas itu,” ujarnya.

Ia yakin, jika pemerintah serius dalam menangani hal ini, maka masalah ormas-ormas nakal bisa diselesaikan tanpa cara koersif, atau tidak seperti zaman dulu ketika ada penembakan misterius (petrus) untuk menumpas kelompok yang dinilai mengganggu keamanan, karena praktik tersebut melanggar HAM untuk diterapkan.

Namun, jika ormas memiliki hubungan dekat dengan elite politik karena sengaja ormas tersebut dipelihara, maka ia menyatakan tidak mudah untuk menghilangkan ormas nakal dari Indonesia.

Hal itu ia katakan, karena menurutnya, fenomena ormas nakal bukan hal baru, melainkan telah ada di masa Orde Baru (Orba).

“Kala itu, Ormas sengaja dibentuk guna kepentingan politik segelintir golongan,” sambungnya.

Oleh karena itu, ia berharap, masyarakat harus tetap kritis terhadap kehadiran ormas, serta kepada negara yang secara tidak langsung punya potensi menyuburkan keadaan, dengan bersikap tidak serius dalam menumpas ormas nakal.

“Supaya masyarakat tidak memberi keleluasaan kepada ormas yang nyata-nyata melanggar hukum,” pungkasnya.(ris/wld/iss)