Pelayanan Haji 2025 Dievaluasi, Syarikah Bermasalah Terancam Diganti

Penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 telah mencapai puncaknya. Meski secara umum berlangsung lancar, berbagai persoalan masih ditemukan dalam pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia.

Hal ini menjadi perhatian serius Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI yang telah mencatat sejumlah masalah krusial selama pelaksanaan ibadah haji tahun ini.

Abdul Fikri Faqih salah satu anggota Timwas dari Fraksi PKS mengungkapkan, banyak jemaah mengalami kesulitan, mulai dari keterlambatan transportasi dari Makkah ke Arafah dan dari Arafah ke Muzdalifah, hingga kondisi tenda di Arafah yang melebihi kapasitas. Selain itu, distribusi kartu Nusuk juga tidak berjalan sesuai target.

Aini Kusuma penyiar Radio Suara Surabaya dalam Catatan Haji yang didukung Shafira Tour & Travel dari Tanah Suci melaporkan, masalah lainnya juga terjadi sejak awal keberangkatan.

Timwas menerima laporan adanya pemisahan antara jemaah suami-istri maupun pembimbing dengan kelompoknya, yang menyulitkan koordinasi selama di Tanah Suci.

Menanggapi berbagai persoalan tersebut, Timwas DPR RI berencana untuk menyusun regulasi baru melalui revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Evaluasi mendalam terhadap kinerja penyedia layanan (syarikah) juga akan dilakukan untuk menentukan mana yang layak dipertahankan dan mana yang harus diganti.

“Ini jadi catatan besar. Kalau seperti ini lagi, ya syarikah tertentu harus diberi catatan hitam,” katanya.

Sementara itu, berdasarkan laporan Aini Kusuma, sejumlah jemaah haji Indonesia mengungkapkan pengalaman beragam selama menjalani ibadah.

Jemaah Indonesia mengapresiasi kenyamanan tenda dan kelancaran konsumsi di Arafah dan Mina, namun mengeluhkan keterlambatan transportasi dan kurangnya pengaturan di Muzdalifah.

Bahkan ada jemaah yang harus berjalan kaki karena bus datang sangat terlambat. Ini menjadi ujian kesabaran yang luar biasa untuk jemaah haji Indonesia.

Meski demikian, banyak jemaah tetap bersyukur dapat menyelesaikan rangkaian ibadah haji dengan selamat. Semua pengalaman, baik suka maupun duka, dianggap sebagai bagian dari takdir dan ujian keimanan di Tanah Suci.

Dengan adanya langkah proaktif dari Timwas DPR, diharapkan penyelenggaraan ibadah haji 2026 dapat berlangsung lebih baik, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah Indonesia. (saf/ham)