Lodewijk Freidrich Paulus Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam) memastikan warga negara Indonesia yang berada di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman.
“Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Karena deputi politik luar negeri kita tetap monitor,” kata Lodewijk dilansir Antara pada Jumat (25/7/2025).
Menurut Lodewijk, tidak ada WNI yang berada persis di lokasi konflik karena medan peperangan berada di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja.
Kawasan perbatasan itu merupakan wilayah hutan yang jauh dari permukiman ataupun pusat kota masing-masing negara.
Walau demikian, pihaknya melalui Kementerian Luar Negeri akan terus memantau situasi konflik untuk mencari tahu kemungkinan adanya WNI yang terjebak di sana.
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh mendapat konfirmasi dari Kamboja bahwa tidak ada Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban konflik perbatasan antara Kamboja dan Thailand.
Konfirmasi tersebut diterima oleh Santo Darmosumarto Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamboja saat menerima pengarahan langsung dari Prak Sokhonn Menteri Luar Negeri (Menlu) dan Kerja Sama Internasional Kamboja.
“Menlu Kamboja menyampaikan informasi adanya korban di wilayah Kamboja, tetapi belum dapat memberikan konfirmasi terkait jumlah orang yang meninggal, luka-luka, ataupun bangunan-bangunan yang rusak. Ditekankan bahwa tidak ada warga negara asing yang menjadi korban,” kata pernyataan KBRI Phnom Peng.
KBRI Phnom Penh mencatat terdapat WNI yang menetap dan bekerja di O’Smach, ibu kota Provinsi Oddar Meanchey.
Informasi ini didapatkan dari aduan yang diterima via Hotline KBRI Phnom Penh.
Namun demikian, tidak diketahui jumlah pasti WNI di provinsi tersebut.
Sementara itu, tidak ada data mengenai keberadaan WNI di Provinsi Preah Vihear.
Kedua provinsi yang berdekatan dengan zona konflik itu, berjarak lebih dari 6 jam jalan darat dari ibu kota Kamboja, Phnom Penh.
Lebih lanjut, KBRI menjelaskan bahwa pada pertemuan antara Menlu Kamboja dan korps diplomatik di Phnom Penh tersebut, Sokhonn menyampaikan kronologis eskalasi konflik semenjak pertama kali ketegangan terjadi akibat bentrok senjata yang menyebabkan seorang serdadu Kamboja meninggal pada 28 Mei.
Sokhonn turut menyampaikan komitmen Pemerintah Kamboja untuk mencari solusi damai berdasarkan hukum internasional dari permasalahan yang saat ini dihadapi dengan Thailand.
“Menlu Kamboja menjelaskan bahwa Perdana Menteri (PM) Kamboja, Hun Manet, telah melayangkan surat kepada Presiden Dewan Keamanan PBB agar dilakukan pembahasan mengenai konflik yang berkembang dengan tujuan untuk mendorong kesepakatan gencatan senjata,” kata KBRI Phnom Penh.
Surat serupa juga disampaikan kepada Anwar Ibrahim Perdana Menteri (PM) Malaysia sebagai Ketua ASEAN, seraya menyampaikan apresiasi atas upaya PM Malaysia berkomunikasi langsung dengan kedua negara yang bertikai.
Di saat yang sama, Menlu Kamboja menyampaikan imbauan agar warga lokal dan asing tidak melakukan perjalanan ke daerah-daerah sekitar zona konflik di Provinsi Oddar Meanchey dan Provinsi Preah Vihear. (ant/ata/iss)
NOW ON AIR SSFM 100
