
Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya resmi menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya Tahun 2025-2029.
Kesepakatan itu ditandai dengan penandatanganan dokumen RPJMD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Rabu (9/7/2025) lalu.
Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, koreksi, saran, dan masukan yang diberikan selama pembahasan merupakan bagian dari upaya bersama menjadikan Kota Pahlawan lebih baik dan maju.
“Saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan anggota dewan yang terhormat dan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi untuk menjadikan Kota Surabaya menjadi kota yang lebih baik lagi dan lebih maju,” kata Eri dalam keterangannya, Jumat (11/7/2025).
Selanjutnya, raperda dan lampiran yang telah disepakati bersama itu disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur untuk dievaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Ia menjelaskan, RPJMD 2025-2029 memiliki visi besar untuk menjadikan Surabaya sebagai kota dunia dalam lima tahun ke depan.
Untuk mencapainya, beberapa proyek strategis dan peningkatan layanan masyarakat akan menjadi fokus utama Pemkot Surabaya.
“Dalam RPJMD ini, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan mudah diakses masyarakat,” ungkapnya.
Selain itu, Eri menyebut pembangunan dan pengembangan sistem transportasi umum massal juga akan menjadi prioritas untuk mengatasi kemacetan dan meningkatkan mobilitas warga.
Menurutnya, dalam mewujudkan Surabaya sebagai kota dunia harus didukung dengan fasilitas tranportasi yang memadai.
“Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga akan menjadi Fokus kami, pada sektor pendidikan dan kesehatan akan terus dikejar hingga tahun 2030, termasuk peningkatan lama sekolah,” imbuhnya.
Ia menegaskan, pembangunan Surabaya sebagai kota dunia tidak akan dilakukan oleh pemerintah sendiri. Karenanya, Eri menekankan pentingnya kolaborasi dan sinergi dengan seluruh elemen masyarakat.
“Seperti yang kita lihat, kota-kota dunia yang berhasil itu adalah kegiatan dilakukan bersama dengan seluruh elemen, termasuk masyarakatnya. Bukan berarti ketika ada pergerakan bersama, bantuan bersama antara pemerintah dengan masyarakatnya bukan berarti pemerintah lepas tangan, tidak,” jelasnya.
“RPJMD ini akan menjadi acuan utama dalam penyusunan anggaran mulai tahun 2026 hingga 2027, dengan sasaran yang telah disepakati hingga tahun 2030,” pungkasnya. (lta/bil/ipg)