Pemkot Surabaya Ajukan P-APBD 2025, Komitmen Tidak Kurangi Program Infrastruktur

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengajukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2025 mencapai Rp12,354 triliun.

Dokumen yang mencakup nota keuangan atas Rancangan P-APBD Tahun 2025 dan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang P-APBD 2025 diserahkan dalam rapat paripurna hari ini, Rabu (13/8/2025).

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menjelaskan, P-APBD 2025 perlu karena salah satu faktornya, belanja opsen pajak menurun sekitar Rp600 miliar.

“Karena seperti kita tahu, belanja opsen kita turunnya sekitar Rp600 miliar. Jadi itu belanja opsen yang dari kita seperti pembagian PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) dan lain-lain, turunnya Rp600 miliar,” ujarnya.

Meski menurun, dia menegaskan pembangunan infrastruktur tahun 2025 tidak akan berhenti.

Sehingga, Pemkot dan DPRD sepakat mengajukan pembiayaan alternatif kepada Bank Jatim sebanyak Rp452 miliar.

“Alhamdulillah dengan pembiayaan itu, maka infrastruktur tidak akan pernah berhenti pembangunannya. Karena infrastruktur ini adalah penggerak dari ekonomi,” katanya.

Eri membeberkan, dalam P-APBD 2025, porsi belanja fungsi infrastruktur tetap sekitar 47,74 persen sama dengan tahun sebelumnya. Anggaran untuk fungsi kesehatan 20,35 persen dan fungsi pendidikan 20,91 persen.

“Kalau kesehatan tidak ada mandatory spending, tapi kami memberikan untuk seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Jadi yang bersifat sosial itu tidak bisa kami hentikan,” jelasnya.

Pembiayaan alternatif tidak hanya untuk menutup porsi fungsi infrastruktur 47,74 persen. Tapi, untuk menjamin program pembangunan di Surabaya tetap berjalan meski pendapatan opsen pajak menurun.

“Ketika belanja opsen berkurang, maka otomatis tidak ada pekerjaan. Berarti otomatis kita harus berani melakukan pelaksanaan pekerjaan tapi tidak mengganggu APBD,” tegasnya.

Eri optimistis pembiayaan akan dilunasi sebelum masa jabatannya sebagai Wali Kota Surabaya berakhir tahun 2030.

“Saya pastikan pembiayaan itu harus selesai di tahun 2029, sebelum saya berakhir di tahun 2030,” ujarnya.

Menurutnya, penurunan opsen pajak sekitar Rp600 miliar, membuat APBD 2025 hanya tersisa Rp11 triliun lebih. Dari jumlah tersebut, belanja yang bisa digunakan hanya sekitar Rp1,75 triliun karena sebagian besar terserap untuk mandatory spending maupun fungsi kesehatan dan pendidikan.

“Belanja kita dari Rp12 triliun, yang bisa kita lakukan cuma Rp1,75 triliun,” paparnya.

Bahkan, beban belanja pegawai Pemkot Surabaya juga meningkat akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Yang awalnya kita Rp3 triliun, tambahannya buat PPPK saja Rp3,4 triliun,” katanya.

Lebih lanjut, Eri menegaskan tahun 2025, Pemkot Surabaya dan DPRD sepakat tidak akan mengurangi program pembangunan infrastruktur demi kesejahteraan warga.

“Tidak ada langkah surut bagi kita untuk tidak menjalankan APBD, bagaimana kesejahteraan warga itu terwujud dengan infrastruktur agar pergerakan ekonominya meningkat,” jelas dia.

Terkait progres proyek yang dibiayai melalui pembiayaan alternatif, ia memastikan sebagian besar sudah berjalan.

Mulai pembebasan lahan, pembangunan infrastruktur, hingga pemasangan penerangan jalan umum (PJU).

“Pembiayaan di 2025 fisiknya harus selesai di tahun 2025,” katanya.

“Itu sudah kami lakukan semuanya, tinggal pembayaran dan pelaksanaan di beberapa fisik. Tapi yang pasti, semua APBD yang pembiayaannya itu di tahun 2025, maka fisiknya selesai di tahun 2025,” pungkasnya. (lta/rid)