Pemprov Jatim Gandeng Bappenas dan Unicef Luncurkan Analisis Situasi Fortifikasi Pangan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) bersama Bappenas dan Unicef meluncurkan Buku Analisis Situasi Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB) dalam sebuah forum lintas sektor yang digelar di Surabaya.

Buku itu memotret kondisi terkini fortifikasi pangan di Jatim, khususnya beras dan garam, juga menawarkan peta jalan kolaboratif antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat.

Fortifikasi pangan dinilai jadi salah satu strategi paling cost-effective dalam mengatasi kekurangan zat gizi mikro, terutama pada ibu dan anak. Setiap USD 1 yang diinvestasikan dalam fortifikasi disebut mampu menghasilkan manfaat kesehatan dan sosial hingga USD 17.

Dalam sambutannya, Adhy Karyono Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim menekankan pentingnya menjadikan fortifikasi pangan sebagai bagian dari strategi pembangunan manusia Jawa Timur.

“Jawa Timur berkomitmen menjadikan fortifikasi pangan bukan hanya sebagai isu kesehatan, melainkan strategi pembangunan manusia. Dokumen ini menjadi panduan penting bagi kami dalam memperkuat kolaborasi lintas sektor. Tujuannya jelas: memastikan setiap anak Jawa Timur mendapatkan gizi yang cukup, agar mampu menyongsong masa depan dengan sehat, cerdas, dan tangguh,” ujarnya.

Sementara itu, Tubagus Arie Rukmantara Chief of Field Office Unicef di Surabaya mengapresiasi kepemimpinan dan komitmen Jatim yang dinilai bisa menjadi contoh praktik baik nasional dalam upaya multisektor mengatasi kekurangan gizi.

“Fortifikasi pangan adalah fondasi pembangunan sumber daya manusia, Generasi Emas 2045. Tidak hanya untuk menurunkan angka anemia atau stunting, wasting, obesity, tapi juga untuk menciptakan generasi yang siap bersaing. UNICEF bangga bisa mendampingi Jawa Timur dalam proses ini dan kami percaya provinsi ini dapat menjadi model bagi daerah lain dalam kebijakan pangan bergizi yang terintegrasi dan berkelanjutan, untuk setiap anak di Jawa, di Indonesia, dan inspirasi dunia,” tegas Arie.

Unicef menilai inisiatif ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 dan Sustainable Development Goals (SDG), khususnya SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kesehatan yang Baik), dan SDG 4 (Pendidikan Berkualitas).

Dengan peluncuran buku ini, Pemprov Jatim berharap akan tercipta aksi konkret, mulai dari penguatan regulasi fortifikasi, dukungan bahan baku, fasilitasi sertifikasi produk, kampanye publik yang masif, hingga penguatan sistem pemantauan.

Seluruh pihak diharapkan dapat bersinergi untuk mewujudkan akses pangan bergizi yang merata bagi seluruh masyarakat Jawa Timur, terutama bagi kelompok yang paling rentan.

Acara ini menghadirkan jajaran pemerintah pusat dan daerah, akademisi, mitra pembangunan, sektor swasta, serta perwakilan dari 12 kabupaten/kota yang menjadi wilayah kajian, termasuk Sumenep, Bangkalan, Sampang, Surabaya, Lamongan, Gresik, Jombang, Bondowoso, Lumajang, Kediri, dan Ngawi. (lta/bil/ham)