Pemprov Jatim Pastikan Tambal Kekurangan Anggaran Operasional Trans Jatim 2026

Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan bakal memenuhi kekurangan anggaran operasional Bus Trans Jatim pada 2026 akibat pemotongan dana transfer ke daerah (TKD).

Adhy Karyono Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jatim mengatakan bahwa pihaknya akan memenuhi kekurangan anggaran operasional tersebut sebab Trans Jatim merupakan program unggulan Gubernur Jatim.

“Itu program prioritas gubernur dan pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat, pasti akan kami penuhi,” ujar Adhy dikonfirmasi, Senin (27/10/2025).

Untuk diketahui, berdasarkan data yang disampaikan Abdul Halim Ketua Komisi D DPRD Jatim bahwa total anggaran operasional Trans Jatim pada 2026 mencapai Rp260 miliar.

Namun, pagu anggaran yang tersedia untuk tahun depan baru Rp160 miliar dan diperkirakan hanya cukup untuk menjalankan operasional Trans Jatim sampai Juni 2026.

Sebelumnya, Nyono Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur mengaku sudah melapor ke Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur tentang kondisi ini.

“Kita sudah matur ke Ibu (Khofifah), sudah melapor agar minimal operasional Trans Jatim sampai koridor 8 itu mohon tidak dikurangi. Karena kalau dikurangi efeknya sangat luar biasa,” ujar Nyono.

Nyono menyatakan, apabila operasional bus Trans Jatim dihentikan secara tiba-tiba maka akan berdampak besar bagi mobilitas masyarakat.

Sebab, kata Nyono, Trans Jatim sudah melayani 20.000 ribu penumpang setiap hari atau lima juta penumpang per tahun dari semua koridor.

“Bagi pengguna Trans Jatim sekarang 20.000 per hari. Coba kalau itu putus gimana masyarakat kita, akan protes tentunya kan?,” tuturnya.

Selain terancam berhenti operasi, pemotongan dana TKD juga berdampak pada pembatalan penambahan tiga koridor baru Trans Jatim.

Dengan kondisi keterbatasan fiskal APBD Jatim yang terpangkas, Nyono berharap dana operasional Trans Jatim tidak turut dipotong dan lebih baik menunda penambahan koridor untuk sementara waktu.

“Cuma karena fiskal kita ada pengurangan Rp2,8 triliun dari pusat sehingga kita harus efisiensi. Enggak apa-apa, enggak ada tambahan koridor tapi operasional sampai akhir Desember jangan dikurangi,” ujar Nyono. (wld/saf/ipg)