Perkuat Layanan Sosial Desa, Mendagri-Mensos Integrasikan Puskesos dan Posyandu

Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bersama Saifullah Yusuf Menteri Sosial (Mensos) menyatakan komitmennya untuk mengintegrasikan layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dengan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), di desa dan kelurahan.

Integrasi itu bertujuan untuk menghadirkan layanan sosial yang lebih efisien, terstruktur, dan mudah diakses masyarakat.

Selama ini, Puskesos menjadi pintu solusi sosial bagi warga, mulai dari penanganan masalah kesehatan, kemiskinan, hingga administrasi kependudukan.

Namun, operasional Puskesos di banyak daerah terhenti akibat ketiadaan operator desa yang mengelola dan memperbarui data sosial. Karena itu, Mensos meminta dukungan Mendagri agar pemerintah daerah (pemda) memfasilitasi kebutuhan pengaktifan kembali Puskesos.

Menurut Mendagri Tito, keberadaan Posyandu di tingkat desa memiliki beragam fungsi. Tugas Posyandu mencakup enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) terkait layanan dasar, salah satunya di bidang sosial.

“Integrasi Puskesos ke dalam Posyandu merupakan langkah strategis. Terlebih, Posyandu memiliki regulasi, struktur, dan keberadaan yang merata. Tentu Pemerintah mendorong penguatan layanan sosial di Posyandu,” ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima suarasurabaya.net, Sabtu (22/11/2025).

Melalui integrasi Puskesos dan Posyandu, Mendagri berharap layanan sosial menjadi lebih mudah dijangkau, tepat sasaran, dan mendukung program prioritas nasional yang menaruh perhatian besar pada perbaikan kualitas hidup masyarakat rentan.

Agus Mauluddin Sosiolog dari Universitas Terbuka yang sudah lama meneliti fungsi Puskesos, menyambut baik rencana integrasi itu. Dia menyebut penyatuan Puskesos dan Posyandu menjadi langkah tepat untuk menghilangkan ego sektoral yang selama ini menghambat pembaruan data dan layanan.

“Integrasi ini strategis karena meminimalisir ego sektoral yang sering membuat Puskesos mandek. Hasil penelitian terkait evaluasi program yang dilakukan lima tahun terakhir menunjukkan ego sektoral dan komitmen pimpinan untuk mengimplementasikan kebijakan/program terutama masalah integrasi data tetap menjadi persoalan. Karena itu, langkah Kemensos dan Kemendagri perlu diperkuat di level pelaksanaan,” kata Agus kepada wartawan.

Penggabungan layanan, lanjut Agus, akan mempercepat akses masyarakat terhadap bantuan, seperti bagi lansia terlantar maupun keluarga miskin yang membutuhkan bantuan sosial.

Di sisi lain, dia mengingatkan pentingnya efisiensi anggaran serta integrasi data yang akurat, termasuk data anak, ibu hamil, dan menyusui.

“Akan ada saatnya integrasi ini mendukung program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG),” tegasnya.

Agus menambahkan, pemuktahiran data merupakan titik krusial kesuksesan penggabungan Puskesos dan Posyandu. Dia menilai, persoalan hajat hidup masyarakat desa sering luput terselesaikan karena data yang tidak akurat, dan akhirnya program Pemerintah tidak sampai pada kelompok rentan di desa.

Lebih lanjut, Agus menekankan pentingnya dukungan RT dan RW, tenaga pendamping profesional (TPP) desa/kelurahan, serta tokoh masyarakat dan tokoh agama dalam menjalankan layanan terpadu itu karena banyak persoalan sosial di desa tidak terselesaikan lantaran data tidak akurat dan tidak adanya pendampingan.

“Di lapangan, aktor informal seperti tokoh agama bisa menjadi jembatan bagi warga yang resistensinya tinggi. Sementara aktor formal seperti RT dan RW, serta TPP berperan menghubungkan warga dengan layanannya,” tandasnya.(rid/faz)