Pimpinan DPRD Surabaya Rinci RPJMD 2025-2029, Pendidikan-Pembangunan

Pimpinan DPRD Kota Surabaya merinci isi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 terdiri dari pendidikan hingga pembangunan.

Bahtiyar Rifai Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya menegaskan fokus utama RPJMD adalah meningkatkan kualitas pendidikan, infrastruktur, kesehatan, serta indeks pembangunan manusia (IPM).

Di sektor pendidikan, RPJMD menarget pembangunan empat Sekolah Dasar (SD) dan sembilan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga tahun 2030.

Ia menilai hal itu perlu diimbangi dengan perencanaan pembangunan Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai kewenangan provinsi.

“Jumlah siswa SMA yang belum terakomodir di sekolah negeri masih tinggi. Tidak bisa hanya mengandalkan beasiswa Pemuda Tangguh, itu sangat terbatas,” ucapnya.

Di bidang kesehatan, lanjutnya, Pemkot Surabaya berencana membangun rumah sakit di wilayah Surabaya Selatan dan Utara hingga 2030.

Menurutnya, skema pembiayaan alternatif untuk proyek ini juga harus dikaji mendalam, serta dikomunikasikan secara terbuka dengan DPRD.

“Kalau mau pakai pembiayaan alternatif, harus ada skala prioritas. Misal, tahun 2026 fokusnya di jalan X, maka harus jelas berapa kebutuhan dananya, berapa pinjamannya, bunganya, dan sebagainya,” jelasnya

Ia juga mengingatkan soal pentingnya kajian lokasi dan pelibatan masyarakat dalam rencana pembangunan rumah sakit agar tidak ada yang dirugikan.

“Jadi, jangan sampai apa yang dikerjakan Pemerintah Kota Surabaya ini menganggu kenyamanan warga Kota Surabaya,” tambahnya.

Ia menyoroti masalah banjir yang dinilai sebagai persoalan klasik. Menurutnya penting masyarakat terlibat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan saluran air.

“Pemkot habiskan banyak anggaran untuk bangun saluran. Tapi kalau masyarakat masih buang sampah sembarangan, ya mustahil efektif. Ini soal kesadaran bahwa kota ini milik warga juga,” tuturnya.

Untuk pembangunan infrastruktur kampung, Bahtiyar minta aspirasi RT, RW, dan lurah diakomodir dan diselaraskan dengan program prioritas pemerintah kota agar tidak tumpang tindih.

Menurutnya pemkot juga harus merespons cepat pembangunan jalur double track Surabaya–Sidoarjo oleh pemerintah pusat dan provinsi.

Pemkot perlu menyiapkan sistem transportasi seperti feeder untuk mendukung transportasi massal.

Di bidang ekonomi, terutama sektor pasar tradisional, ia usul agar pemkot bekerjasama dengan pihak swasta untuk merevitalisasi pasar agar lebih bersih dan menarik.

“Banyak warga enggan ke pasar karena terlihat kumuh. Kalau ditata ulang, ekonomi warga bisa berputar lebih baik,” ujarnya.

Sisanya, ia menyarankan ke depan RPJMD Surabaya bisa disinkronisasi dengan RPJMD Jawa Timur dan nasional.

“Saya berharap ke depan ada sinkronisasi dengan RPJMD provinsi maupun nasional yang ada di Surabaya. Agar program tidak berjalan sendiri-sendiri,” tutupnya. (lta/iss/faz)