Kemenlu Tegaskan 57 WNI yang Berada di Nepal Kondisinya Aman
Rabu, 10 September 2025 | 20:08 WIB
Tentara Nepal memberlakukan larangan beraktivitas di ruang publik saat krisis politik dan keamanan melanda negara itu, pada Rabu (10/9/2025), sehari setelah aksi protes besar-besaran menggulingkan KP Sharma Oli Perdana Menteri.
“Perintah larangan beraktivitas di ruang publik akan berlaku hingga pukul 17.00 waktu setempat hari ini (11.15 GMT atau 18.15 WIB), setelah itu akan diberlakukan jam malam di seluruh negeri mulai pukul 06.00 pada Kamis (00.15 GMT/07.15 WIB),” demikian pernyataan Tentara Nepal, melansir dari Antara yang dikutip The Himalayan Times.
Tentara menambahkan, keputusan lebih lanjut akan diambil sesuai perkembangan situasi keamanan.
Pasukan dikerahkan di seluruh negeri pada Selasa (9/92025) malam untuk menjaga ketertiban, beberapa jam setelah Oli mengundurkan diri di bawah tekanan massa.
Para pengunjuk rasa membakar sejumlah gedung pemerintahan penting, termasuk gedung parlemen, kediaman pribadi Oli, serta kantor presiden.
Kompleks pemerintahan Singha Durbar yang menjadi pusat kementerian juga mengalami kerusakan parah. Kementerian Kesehatan dan Kependudukan, bersama kantor pemerintahan lain termasuk Mahkamah Agung, dilaporkan hancur total.
Sedikitnya 20 pengunjuk rasa, sebagian besar kalangan muda, tewas dan hampir 350 orang lainnya terluka sejak Senin (8/9/2025) ketika protes pecah setelah pemerintah melarang penggunaan media sosial.
Tentara juga dikerahkan untuk menjaga ketertiban saat massa merusak fasilitas publik dan membebaskan tahanan.
Dalam pidatonya Selasa malam, Jenderal Ashok Raj Sigdel Kepala Staf Angkatan Darat Nepal menyerukan masyarakat untuk tetap tenang dan membuka ruang dialog guna menyelesaikan krisis di negara pegunungan Himalaya itu.(ant/dis/ham/rid)
NOW ON AIR SSFM 100
