Prabowo Presiden Dorong Percepatan Program Listrik untuk 5.700 Desa dan 4.400 Dusun

Prabowo Subianto Presiden RI, hari ini, Senin (25/8/2025), memimpin Rapat Kabinet Teebatas dengan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, di Istana Merdeka, Jakarta.

Beberapa isu penting yang dibahas dalam rapat itu antara lain evaluasi program ekonomi tahun 2025 yang masih berjalan sekaligus menyiapkan prospek kebijakan tahun 2026 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam keterangannya sesudah rapat, Bahlil Lahadalia Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan, salah satu poin yang dilaporkan kepada Presiden adalah program elektrifikasi desa.

Menurutnya, hal itu penting karena sampai sekarang masih ada ribuan desa dan dusun di wilayah Indonesia yang belum mendapat aliran listrik.

Dia menjelaskan, Pemerintah berupaya membangun di 5.700 desa dan 4.400 dusun yang belum teraliri listrik, dengan target selesai tahun 2030.

Mengenai anggarannya, Bahlil bilang sedang dalam proses penghitungan. Ketua Umum DPP Partai Golkar itu menyebut, anggaran program tersebut sudah masuk perubahan anggaran 2025, dan berlanjut di tahun 2026.

“Kami akan mencoba untuk membangun 5.700 desa yang belum teraliri listrik dan 4.400 dusun. Jadi, kami akan selesaikan sampai dengan 2029-2030. Targetnya itu semua selesai. Anggarannya lagi dihitung, tapi mulai 2025 di perubahan anggaran dan 2026 sudah dimasukkan anggarannya,” ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Lebih lanjut, Bahlil menyatakan program listrik desa merupakan wujud nyata kehadiran negara untuk melayani masyarakat kecil di pelosok.

Merespons laporan tentang program listrik desa, Prabowo Presiden kata Menteri ESDM, memerintahkan supaya anggarannya segera dialokasikan.

“Karena membutuhkan kehadiran negara, Bapak Presiden memerintahkan langsung menganggarkan,” katanya.

Selain elektrifikasi desa, rapat juga membahas terkait pengaturan subsidi energi. Sehingga, subsidi buat masyarakat lebih tepat sasaran.

Untuk itu, Pemerintah berencana menerapkan mekanisme berbasis komunitas pengendalian kuota bahan bakar minyak, khususnya solar bersubsidi.(rid)