Prabowo Temui Perwakilan Ormas, Tokoh Agama, dan Buruh di Istana untuk Serap Aspirasi

Prabowo Subianto Presiden RI mengadakan pertemuan dengan sejumlah perwakilan organisasi kemasyarakatan dan beberapa tokoh-tokoh untuk mendengarkan langsung kritik dan aspirasi dari mereka, mulai dari RUU perampasan aset hingga Ketenagakerjaan yang harus segara disahkan, di Istana Negara, Jakarta, Senin (1/9/2025) kemarin.

Melansir Antara, dalam pertemuan itu, masing-masing perwakilan dari organisasi kemasyarakatan, tokoh-tokoh lintas agama, pimpinan konfederasi serikat buruh, dan pimpinan partai politik menyampaikan pandangan, kritik, dan masukan-masukan mereka kepada Prabowo Presiden.

Mulai dari sikap pejabat yang arogan, ruang aspirasi dan demokrasi yang harus dibuka, gaya hidup pejabat dan anggota DPR yang gemar memamerkan harta, kebijakan pemerintah yang memberatkan, dan rancangan UUD yang mendesak untuk segera diselesaikan.

Andi Gani Nena Wea Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dari kelompok burun menyampaikan, RUU Perampasan aset dan RUU Ketenagakerjaan harus segera disahkan bersama pemerintah, karena itu menjadi tuntutan masyarakat.

“Beliau (Presiden, red.) berjanji yang pertama, RUU Perampasan Aset segera dibahas, dan juga RUU Ketenagakerjaan yang diminta oleh buruh, Beliau minta kepada Ketua DPR (Puan Maharani) untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas,” kata Andi Gani kepada wartawan.

Selain itu, Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan kelompok buruh yang menekankan aksi unjuk rasa harus selalu diberi ruang.

“Itu hanya satu-satunya cara bagi kelompok bawah, kelompok buruh, kelompok petani, kelompok nelayan, kelompok mahasiswa, dan orang-orang kecil untuk menyampaikan aspirasi ketika lembaga formal ‘lambat’ atau tidak mau mendengar apa yang menjadi aspirasi kelompok bawah,” kata Said Iqbal.

Presiden setuju saat Said menekankan demonstrasi harus konstitusional dan anti kekerasan.

Kemudian, Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), menilai pembicaraan antara Presiden dan tokoh-tokoh, pimpinan ormas, dan kelompok buruh harus terbuka dan transparan.

“Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elite, flexing, dan lain-lain. Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR di situ, dan itu ditanggapi oleh Presiden dan termasuk oleh Ibu Ketua DPR,” ujarnya.

Pertemuan itu kemudian ditutup dengan acara doa bersama yang dipanjatkan oleh masing-masing pemuka agama yang hadir. (ant/dis/lta/ham)