Presiden Tekankan Pentingnya Menjalankan Pasal 33 UUD NRI 1945 demi Ekonomi Berkeadilan

Prabowo Subianto Presiden RI mengatakan, kekuatan suatu negara ditentukan oleh kemampuan untuk menguasai dan mengelola kekayaan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Kepala Negara menilai, distorsi sistem ekonomi nasional bertentangan dengan amanat konstitusi, khususnya Pasal 33 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (15/8/2024), di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

“Sungguh aneh negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng. Ini aneh sekali, tidak masuk di akal sehat, dan ternyata ada permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung oleh ketua DPR yang saya beri nama Serakahnomics,” ujarnya.

RI 1 melanjutkan, kelangkaan dan mahalnya harga pangan meski telah diberikan berbagai subsidi merupakan dampak dari pengabaian Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 UUD NRI 1945.

Menurut Presiden, pengabaian terhadap konstitusi juga menyebabkan pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati merata.

“Masih terlalu banyak anak-anak yang kelaparan, petani dan nelayan yang kesulitan menjual hasil panennya, rakyat yang belum memiliki rumah layak huni, guru yang belum dihargai, serta keluarga yang tak sanggup berobat karena biaya atau karena tidak ada fasilitas kesehatan di daerahnya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Prabowo bilang dalam 299 hari pemerintahannya ada berbagai kemajuan signifikan.

Di antaranya, ekonomi Indonesia tumbuh 5,12 persen di tengah gejolak global, dan realisasi investasi semester pertama 2025 mencapai Rp942 triliun atau naik 13,6 persen dari tahun sebelumny, dan berhasil menyerap 1,2 juta tenaga kerja.

Untuk mewujudkan pemerataan ekonomi, Pemerintah membentuk 80 ribu Koperasi Desa dan Koperasi Kelurahan Merah Putih.

“Koperasi di setiap desa akan meningkatkan ekonomi desa dan menciptakan jutaan lapangan kerja,” ucap Presiden.

Berikutnya, Pemerintah membentuk Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia dengan aset kelolaan lebih dari 1 triliun Dollar AS. Lembaga itu difokuskan untuk mendorong investasi di hilirisasi sumber daya alam dan bidang strategis guna menciptakan lapangan kerja berkualitas.

Sedangkan di sektor kesehatan, pemerintah telah memberikan layanan cek kesehatan gratis kepada lebih dari 18 juta warga, meningkatkan kelas 66 rumah sakit di 66 kabupaten, serta mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Sanur sebagai pusat layanan medis internasional.

Seperti diketahui, Sidang Tahunan MPR merupakan agenda rutin yang dilaksanakan sebelum Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Indonesia.

Di forum itu, Presiden berkesempatan menyampaikan berbagai capaian kinerja pemerintah yang sudah berjalan.

Tahun ini, tema HUT ke-80 Kemedekaan Indonesia yaitu Bersatu, Berdaulat. Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.

Tema itu selaras dengan visi bangsa yang selalu ingin bersatu dengan berpedoman pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika.(rid/ris/iss)