Lita Machfud Arifin anggota Komisi X DPR RI menyoroti adanya perguruan tinggi negeri (PTN) yang menerima lebih dari 30 ribu mahasiswa baru dalam satu tahun ajaran. Politisi Partai NasDem ini meminta Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk segera membuat kebijakan pembatasan penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri.
Pernyataan tersebut disampaikan Lita dalam rapat kerja Komisi X DPR bersama Brian Yuliarto Mendiktisaintek, Rabu (16/7/2025).
Menurut Lita, ketimpangan antara jumlah mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta kini semakin terasa, terutama di kota besar seperti Surabaya. Lita menyebut telah menerima laporan bahwa sejumlah perguruan tinggi swasta (PTS) unggulan di wilayah Surabaya yang mengalami kekurangan mahasiswa.
Lita mengusulkan agar Kemendiktisaintek membuat kebijakan pembatasan jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahun. Menurutnya, langkah ini penting untuk menjaga keseimbangan antara jumlah mahasiswa dan dosen, serta memastikan kualitas pendidikan tetap terjaga.
Merespons dengan usulan Lita, KH. Zaimuddin Wijaya As’ad Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Jawa Timur menyatakan, sejak diterapkannya Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH), kondisi PTS di Jatim tidak baik-baik saja.
“Total ada 324 perguruan tinggi swasta yang tergabung APTISI Jatim. Akan tetapi, saya dengar tinggal 310. Hal ini disebabkan Karena ada beberapa PTS yang kondisinya tidak baik-baik saja setelah adanya PTN BH,” ungkap Gus Zuem, sapaan akrabnya, di program Wawasan Radio Suara Surabaya, Rabu (23/7/2025).
Menurut Ketua Yayasan Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum (Unipdu) Jombang itu, sejak diterapkannya PTN BH di beberapa perguruan tinggi negeri, khususnya di Jawa Timur, PTN BH berlomba mencari dana.
Gus Zuem menjelaskan, PTN BH sebenarnya diberlakukan mengacu pada sistem di luar negeri, di mana perguruan tinggi diharapkan dapat menggali dana melalu riset atau kerja sama dengan industri.
Namun, karena iklim riset di Indonesia masih lemah, maka PTN menutup biaya operasional dengan memperbanyak jumlah mahasiswa melalui berbagai jalur penerimaan.
Hal inilah yang menyebabkan penyebaran mahasiswa tidak merata, sehingga sejumlah PTS mengalami kekurangan mahasiswa. “Mereka (PTN BH) menerima mahasiswa melalui berbagai jalur,” tambahnya.
Ia menjelaskan, APTISI sering berkoordinasi dengan Kemendiktisaintek. Mereka juga sudah menyampaikan masalah ini secara langsung kepada Brian Yuliarto Mendiktisaintek. Pertemuan terakhir dengan Brian dilakukan pada Mei lalu.
Hasilnya, ada pembatasan masa penerimaan mahasiswa di PTN, bukan jumlahnya. “Itu secara normatif. Tapi ketika kami bertanya tentang jumlah, ini belum diatur,” sebutnya.
Gus Zuem berharap ada pembatasan jumlah mahasiswa yang diterima oleh PTN BH, sesuai dengan rasio dosen dan mahasiswa.
“Masyarakat kita cenderung negeri-minded, memilih PTN tanpa mempedulikan akreditasi atau rasio. Kalau PTS yang buka prodi baru, banyak pertanyaan soal akreditasi. Di masyarakat, image PTN lebih tinggi daripada PTS,” bilangnya.
Gus Zuem menegaskan, anggapan bahwa PTS lebih mahal itu tidak sepenuhnya tepat. Ia mencontohkan jalur mandiri di PTN kadang lebih mahal.
Kemudian soal kualitas, ia menegaskan bahwa PTS sama baiknya dengan PTN. Gus Zuem menyebut, ada banyak PTS unggul, seperti di Surabaya, yang menerima mahasiswa berprestasi, bahkan dengan beasiswa.
“Jika berbicara tentang pekerjaan di perusahaan, sekarang, dengan kemajuan teknologi, alumni manapun bisa bersaing. Tanpa melihat mereka alumni swasta maupun negeri,” terangnya.
Ke depan, Gus Zuem berharap PTN-BH fokus pada riset dan kerja sama industri, bukan mengandalkan mahasiswa sebagai sumber dana utama. PTN juga lebih baik fokus pada jenjang pascasarjana, sedangkan S1 dikembalikan menjadi lahan PTS. (saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
