Satgas Perlindungan Pekerja DPR Gelar Rapat Cari Solusi Persoalan di PT Pos Indonesia

Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI bersama sejumlah perwakilan fraksi-fraksi DPR RI, Kamis (5/6/2025), melakukan rapat bersama perwakilan kelompok buruh, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Perwakilan fraksi-fraksi yang hadir antara lain Rieke Diah Pitaloka dari PDI Perjuangan, Abraham Sridjaja dari Golkar, Charles Meikyansah dari NasDem, Arzeti Bilbina dari PKB, dan Adang Darajatun dari PKS.

Sedangkan dari pihak buruh ada perwakilan Pensiunan PT Pos Indonesia, dan Said Iqbal Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh.

Dalam keterangannya sesudah pertemuan, Dasco mengatakan Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Indonesia DPR RI mendengar keluhan para Pensiunan PT Pos Indonesia, dan berupaya mencari solusi dengan melibatkan para pemangku kepentingan.

“Kami dari Satuan Tugas Perlindungan Pekerja Indonesia DPR mengadakan rapat mendengar aspirasi dari Serikat Pekerja PT Pos Indonesia yang menyuarakan aspirasi terhadap permasalahan yang sudah lama. Kami mendengarkan aspirasi dan tadi juga berdiskusi lebih dalam. Tentu akan kami segera tindaklanjuti berkoordinasi dengan Kementerian BUMN, Danantara, dan Direksi PT Pos Indonesia,” ujarnya.

Sekadar informasi, pertemuan itu membahas empat poin persoalan. Pertama, terkait keluhan penghapusan sumbangan dan tunjangan pensiunan PT Pos Indonesia.

Kedua, soal sistem kemitraan di PT Pos Indonesia di mana para buruh meminta supaya seluruh pekerja mitra dialihkan menjadi karyawan tetap PT Pos Indonesia.

Ketiga, mengenai tuntutan penghapusan pekerja alih daya (outsourcing), dan yang keempat soal keberatan atas kenaikan iuran dan kamar rawat inap standard (KRIS) BPJS Kesehatan.

Sebelumnya, massa yang tergabung dalam Koalisi Serikat Pekerja dan Partai Buruh (KSP-PB), berencana menggelar aksi unjuk rasa di dekat Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (3/6/2025).

Tapi, aksi yang katanya bakal diikuti ribuan orang itu batal berlangsung setelah pihak buruh bersedia menerima ajakan audiensi dari DPR RI dan Pemerintah.(rid/ipg)