Sempat Tak Bisa Beroperasi, Tim Medis Indonesia Kembali Diberi Wewenang Tangani Jemaah di KKIH

Nasaruddin Umar Menteri Agama (Menag) melaporkan tim medis Indonesia diberi kewenangan kembali untuk menangani dan merawat jemaah di Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI).

“Menteri Kesehatan Arab Saudi telah memberikan kewenangan tertentu terhadap jemaah Indonesia untuk melibatkan dokternya melakukan pengobatan di klinik,” ujar Nasaruddin usai bertemu dengan jajaran Kementerian Kesehatan Arab Saudi di Makkah, Minggu (6/1/2025) dilansir Antara.

Pernyataan Menag itu menyusul diberlakukannya aturan terbaru dari otoritas Arab Saudi, yang menyebutkan bahwa jemaah sakit harus langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Saudi. Dengan demikian, KKHI sempat tidak bisa beroperasi.

Menurut dia, alasan Arab Saudi memberlakukan aturan itu karena mortalitas (angka kematian) jemaah calon haji tahun ini mengindikasikan kenaikan dibanding tahun sebelumnya.

Nasaruddin kemudian menemui Menteri Kesehatan Arab Saudi untuk meminta diskresi khusus agar KKHI tetap beroperasi.

Setelah dilakukan komunikasi intensif, termasuk penjelasan dari tim medis Indonesia, pihak Arab Saudi memahami kendala yang dihadapi jemaah Indonesia, seperti hambatan bahasa dan ketakutan untuk pergi ke rumah sakit tanpa pendamping.

Kondisi tanpa pendamping serta keterbatasan bahasa inilah yang menjadi kekhawatiran Pemerintah Indonesia terhadap jemaah yang dirawat di RS Arab Saudi. Kondisi tersebut bahkan bisa memperburuk keadaan.

“Jadi mereka menahan penyakitnya untuk tidak pergi ke rumah sakit, nah itu menimbulkan persoalan. Jadi kami tadi minta supaya diberikan kesempatan kepada kami untuk merawat di dalam klinik kami, jangan langsung mau dibawa ke sana,” kata Menag.

Pemerintah Arab Saudi lantas memperbolehkan KKHI kembali beroperasi, namun dengan catatan pasien dengan kasus kegawatdaruratan harus tetap dirujuk ke rumah sakit setempat.

“Kalau ada yang gawat itu memang tidak ada cara lain, harus segera dibawa ke rumah sakit dengan caranya,” kata dia.

Nasaruddin Menag menilai langkah ini sebagai bentuk kerja sama yang sangat positif dan berharap evaluasi dari tahun ini dapat menjadi pelajaran berharga bagi pelaksanaan ibadah haji di masa mendatang.

“Kita juga harus introspeksi diri, memperbaiki sistem kita, dan menjadikan catatan yang diberikan sebagai arah perbaikan di masa yang akan datang,” kata dia. (ant/bil/iss)