Sistem Pendataan Kota Surabaya Jadi Percontohan Data Pembangunan Nasional

Kota Surabaya terpilih jadi percontohan data pembangunan nasional melalui kerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya menyebut, inisiatif itu tindak lanjut dari rapat dengan Kementerian Perumahan yang menyepakati data kemiskinan akan diintegrasikan menjadi satu data di bawah koordinasi BPS.

Dia menjelaskan, Pemkot Surabaya memiliki sistem pendataan yang mampu memetakan jumlah rumah, kepala keluarga (KK), hingga status tinggal warga secara harian dan valid di tingkat Rukun Warga (RW).

“Keakuratan data yang dimiliki Kota Surabaya ini yang kemudian melatarbelakangi dilakukannya MoU pada hari ini,” ucapnya lewat keterangan pers Diskominfo Kota Surabaya, Rabu (21/5/2025).

Eri berharap dalam rentang sebulan ke depan, integrasi data selesai dan bisa diterapkan di semua daerah di Indonesia.

“Sehingga, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Sementara itu, Tito Karnavian Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menekankan pentingnya rekonsiliasi data antarinstansi untuk menghasilkan data yang benar dan menghindari kebingungan dalam implementasi kebijakan.

“Saya melihat kepemimpinan Wali Kota Surabaya sangat baik, dengan komunikasi yang efektif. Pak Eri Cahyadi mengusulkan model kerja sama yang akan diterapkan di Surabaya dan daerah lain,” katanya.

Mendagri mendukung penuh supaya sistem yang diterapkan di Surabaya bisa direplikasi di seluruh Indonesia.

“Tentunya kami mendukung penuh kerja sama ini, dengan dukungan dari BPS dan Bappenas. Kami berharap melalui MoU dapat menghasilkan data yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat,” imbuhnya.

Amalia Adininggar Widyasanti Kepala BPS RI memyatakan komitmennya meningkatkan kualitas Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Melalui pemutakhiran data secara reguler dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk integrasi dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil),” jelasnya.

Pengumpulan data primer akan dilakukan melalui survei dan sensus yang dilengkapi dengan proses verifikasi dan validasi yang melibatkan berbagai stakeholder.

“Adanya kerja sama trilateral ini, diharapkan pelayanan publik di Kota Surabaya dapat semakin terintegrasi dan berbasis pada data tunggal yang valid secara nasional,” tandasnya.(lta/rid)