Sidoarjo kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Pada Selasa (18/11/2025), Kabupaten Sidoarjo dianugerahi penghargaan Bhumandala Kanaka Emas untuk kategori Pemerintah Kabupaten atas inovasi dari Badan Informasi Geospasial.
Penghargaan diserahkan oleh Medrilzam Deputi Bidang Pembangunan Kewilayahan Kementerian PPN/Bappenas kepada Subandi Bupati Sidoarjo di Auditorium Sukarman, Lantai 2 Perpustakaan Nasional RI.
Inovasi yang meraih penghargaan adalah E-Kenda (Elektronik Kendali Daerah), sebuah sistem peta digital yang memetakan lokasi paket pekerjaan fisik.
Sistem ini memungkinkan pengendalian pembangunan secara transparan, terukur, dan real time. E-Kenda memudahkan monitoring proyek, verifikasi lapangan, serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan anggaran pembangunan.
E-Kenda dikembangkan oleh Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial.
Sistem ini dirancang agar mempermudah pemantauan proyek fisik, mengintegrasikan data lokasi paket pekerjaan, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan untuk mengecek progres dan status pekerjaan.

Subandi Bupati Sidoarjo menyambut penghargaan ini dengan rasa syukur dan menegaskan prestasi tersebut adalah hasil kerja kolektif.
“Penghargaan Bhumandala Kanaka ini bukan hanya milik pemerintah, melainkan milik seluruh masyarakat Sidoarjo. E-Kenda lahir dari kebutuhan nyata untuk memperbaiki tata kelola Pembangunan, agar setiap anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya cepat dirasakan oleh warga,” ujar Subandi.
Ia menambahkan, pemerintah daerah akan terus mengembangkan E-Kenda, mulai dari monitoring fisik hingga integrasi data perencanaan dan aspirasi masyarakat.
“Kami akan terus mengembangkan E Kenda dan memperluas fungsinya. Mulai dari monitoring fisik hingga integrasi data perencanaan dan aspirasi masyarakat. Teknologi harus hadir sebagai alat memperkuat partisipasi publik dan menegakkan transparansi,” jelasnya.
Penghargaan ini menegaskan posisi Sidoarjo sebagai daerah adaptif terhadap transformasi digital dalam pemerintahan. Dengan sistem pemantauan proyek yang transparan, risiko keterlambatan, pembengkakan biaya, dan ketidakjelasan lokasi proyek dapat diminimalkan.
Subandi berharap, melalui E-Kenda, masyarakat dapat lebih mudah mengawasi pembangunan dan terlibat dalam proses perencanaan serta evaluasi. (saf/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
