Surabaya Kembali Raih Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Utama

Kota Surabaya kembali menerima penghargaan Kota Layak Anak (KLA) kategori Utama untuk ketujuh kalinya.

Penghargaan ini diserahkan oleh Arifah Fauzi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) kepada Irvan Wahyudrajad Kepala Bappedalitbang Surabaya, Jumat (8/8/2025) di Jakarta.

​”Selama ini, Pemkot Surabaya selalu mengutamakan hak anak. Bahkan, usulan dari anak-anak langsung kami jadikan kegiatan,” kata Ida Widyati ​Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Surabaya dalam keterangan resminya, Sabtu (9/8/2025).

​Ida menjelaskan bahwa anak-anak di Surabaya secara aktif dilibatkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Selain itu, Pemkot Surabaya juga menyediakan aplikasi khusus bernama Si Talas di mana anak-anak bisa memberikan masukan dan saran, termasuk terkait kebijakan jam malam.

​”Ini menunjukkan bahwa anak-anak benar-benar terlibat dalam setiap proses di Pemkot Surabaya,” jelasnya.

​Ida juga memaparkan berbagai kebijakan spesifik yang menjadi kunci keberhasilan Kota Pahlawan. Pemkot Surabaya berupaya memenuhi hak anak sejak lahir, mulai dari administrasi kependudukan seperti akta kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA), hingga hak pendidikan dan kesehatan.

​”Sekolahnya gratis, bahkan anak dari keluarga kurang mampu mendapatkan seragam dan peralatan sekolah gratis. Hal-hal ini belum tentu ada di kota lain,” paparnya.

​Ia menuturkan bahwa proses verifikasi tahun ini yang dilakukan secara virtual menjadi kesempatan untuk berinovasi dalam penyampaian data.

“Kami percaya bahwa kondisi nyata di lapangan perlu menjadi pertimbangan utama. Oleh karena itu, kami akan terus memperkuat komunikasi dengan pihak Kementerian agar mereka dapat melihat langsung progres dan fasilitas ramah anak yang telah kami siapkan,” tuturnya.

Selain itu, pencapaian ini tidak lepas dari kolaborasi erat antara Pemkot Surabaya dengan berbagai pihak. Ida menekankan bahwa setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tidak bekerja sendiri, melainkan bersinergi, seperti Bappedalitbang Surabaya yang menjadi ketua gugus tugas dan Dinas Kesehatan yang bertugas mengeksekusi program imunisasi. (saf/iss)