Tanggapi Usulan Kiai Aqil Soal Konsesi Tambang Picu Polemik PBNU, Gus Yahya: Bisa Dibicarakan Bersama

Yahya Cholil Staquf Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) turut menanggapi pernyataan KH Said Aqil Siroj yang menilai polemik internal PBNU saat ini dipicu oleh isu konsesi tambang. Kiai Aqil Siroj pun mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada pemerintah.

Merespons hal ini, Gus Yahya mengatakan bahwa usulan tersebut bisa dibahas dalam forum resmi organisasi.

“Iya itu nggak masalah, tapi semua harus dibicarakan bersama. Toh, karena keputusannya ini juga keputusan bersama, maka kalau diubah harus dengan pembicaraan bersama. Soal putusannya kayak apa, mari kita bicarakan nanti,” kata Gus Yahya di Jakarta, Kamis (11/12/2025) seperti dikutip Antara.

Menurut Gus Yahya, tidak salah jika publik menilai konflik internal PBNU berkaitan dengan konsesi tambang. Ia memahami isu tersebut menjadi sorotan masyarakat.

“Bahwa kemudian ada gambaran terkait dengan tambang, mungkin saya kira masyarakat melihat yang paling banyak kerumunan, kepentingannya ada di situ. Tapi kita pasti lihat lah, karena ini kompleks, ada masalah macam-macam,” ujarnya.

Meski begitu, Gus Yahya menegaskan bahwa persoalan di tubuh PBNU tidak hanya soal tambang, melainkan ada problem lain yang lebih rumit.

Sebelumnya, KH Said Aqil Siroj Mustasyar PBNU menyampaikan pandangannya terkait polemik konsesi tambang yang diberikan pemerintah kepada PBNU.

Dikutip dari NU.or.id, Kiai Said mengusulkan agar konsesi tersebut dikembalikan kepada negara untuk menghindari mudarat yang makin nyata bagi jam’iyah.

Awalnya, Kiai Said menilai pemberian konsesi tambang merupakan bentuk apresiasi negara kepada NU sekaligus peluang memperkuat kemandirian ekonomi organisasi. Saat itu, kebijakan dianggap tepat selama dikelola dengan tata kelola yang baik dan memberi manfaat bagi warga NU.

Namun, situasi beberapa bulan terakhir menunjukkan dinamika berbeda. Perdebatan internal soal tata kelola hingga polemik yang melebar ke publik dinilai menimbulkan kegaduhan yang merugikan organisasi. (ant/bil/ham)