Tito Karnavian: Kebijakan Pemda Harus Berdasarkan Data dan Teori yang Teruji

Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D Ketua Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas Sriwijaya menyatakan, setiap kebijakan publik yang akan diambil kepala daerah harus dibuat berdasarkan teori yang teruji dan data saintifik yang kuat.

Menurutnya, tanpa fondasi ilmiah yang jelas, kebijakan hanya akan menjadi langkah coba-coba yang berisiko gagal.

“Teori yang tidak diterjemahkan ke dalam kebijakan hanya akan menjadi diskusi akademik yang indah tapi tidak bisa direalisasikan. Sebaliknya, kebijakan tanpa teori dan basis data adalah kebijakan coba-coba. Gubernur dan bupati harus membuat kebijakan berdasarkan teori yang sudah teruji dan data yang kuat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (10/11/2025).

Untuk itu, Tito menekankan pentingnya peran perguruan tinggi sebagai agen perubahan dan penyeimbang pemerintah dalam proses pembuatan kebijakan publik.

Dia berharap, kampus tidak hanya menjadi tempat pendidikan, tetapi juga aktif memberikan masukan berbasis ilmiah kepada pemerintah.

“Perguruan tinggi terdiri dari orang-orang dengan kapasitas intelektual tinggi yang bisa mengubah budaya masyarakat. Karena itu, universitas harus sering memberi masukan berdasarkan referensi dan data ilmiah yang akurat,” harapnya.

Lebih lanjut, Tito menekankan pentingnya perguruan tinggi sebagai penyeimbang (counterbalance) dalam kebijakan publik, mitra strategis yang menyampaikan pandangan objektif dan berbasis riset, bukan oposisi.

Supaya fungsi itu berjalan optimal, Tito menyebut perlu kekompakan seluruh elemen kampus, mulai dari rektor dan jajaran pimpinan, mahasiswa hingga senat akademik.

“Rektor dan jajarannya harus kompak, begitu juga senat akademik. Hanya dengan soliditas internal, perguruan tinggi bisa menjalankan peran strategisnya dalam mendukung pembangunan nasional,” katanya.

Selain itu, Tito juga mengingatkan, aparatur pemerintahan harus profesional dan efisien dalam menjalankan administrasi pemerintahan.

“Kita perlu aparatur pemerintahan yang mampu menjalankan administrasi secara efektif dan efisien. Tanpa itu, kebijakan yang baik sekalipun tidak bisa berjalan optimal,” tandasnya. (rid/faz)