Turki Siap Tangani Rekonstruksi Jalur Gaza

Turki akan memikul tanggung jawab atas rekonstruksi Jalur Gaza, kata Burhanettin Duran Kepala Komunikasi Kepresidenan Turki Senin, (13/10/2025).

Dikutip dari Antara sebelumnya pada Senin, (13/10/2025) pagi, Donald Trump Presiden AS, Abdel Fattah El Sisi Presiden Mesir, Recep Tayyip Erdogan Presiden Turki, dan Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani Perdana Menteri Qatar  menandatangani kesepakatan damai Jalur Gaza.

“Negara kami akan terus ikut memikul tanggung jawab rekonstruksi Gaza, menyembuhkan luka-lukanya, dan memastikan bahwa saudara-saudara kami di Palestina dapat menatap masa depan dengan penuh harapan dan keyakinan,” tulis Duran di X, mengomentari hasil KTT perdamaian Gaza di Mesir.

“Negara kami akan terus berdiri di pihak yang tertindas, di pihak keadilan, dan menjadi pembawa pesan perdamaian,” imbuhnya.

Dia menambahkan bahwa KTT tersebut menjadi titik balik penting bagi upaya diplomatik yang bertujuan mencapai gencatan senjata permanen di Gaza dan membangun perdamaian dan stabilitas regional.

“Selama perundingan di KTT, Presiden kami (Recep Tayyip Erdogan) menegaskan kembali sikap tegas Turki berdasarkan prinsip-prinsip perdamaian, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan, serta menekankan pentingnya solusi dua negara untuk mencapai perdamaian abadi,” kata Duran.

Pada 9 Oktober, Trump mengumumkan bahwa Israel dan gerakan perlawanan Palestina, Hamas, telah mencapai kesepakatan untuk melaksanakan tahap pertama rencana perdamaian guna menyelesaikan konflik di Jalur Gaza.

Pada tahap pertama, Hamas membebaskan sandera Israel, dan Israel menarik pasukannya ke garis yang disepakati di Jalur Gaza, serta membebaskan ratusan warga Palestina dari penjara-penjara Israel, termasuk banyak dari mereka yang menjalani hukuman seumur hidup atas tuduhan terorisme.

Rencana damai Gaza yang diinisiasi Trump dan diluncurkan pada 29 September mencakup 20 poin dan menyerukan gencatan senjata segera dengan syarat pembebasan para sandera dalam waktu 72 jam.

Dokumen tersebut juga mengusulkan agar Hamas dan kelompok Palestina lainnya tidak ikut dalam pemerintahan Jalur Gaza, baik secara langsung maupun tidak langsung, tetapi kendali harus dialihkan kepada otoritas teknokratis di bawah pengawasan internasional yang dipimpin oleh Trump.(ant/mas/lta/ham)