
Jenderal TNI Tandyo Budi Revita Wakil Panglima TNI membantah ada pembiaran aparat keamanan terhadap aksi massa yang anarkis dengan tujuan ingin menerapkan kondisi darurat militer.
“Tidak ada kita mau ngambil alih (darurat militer), tidak ada,” tegas Tandyo saat ditemui di Gedung DPR RI di Jakarta, Senin (1/9/2025).
Tandyo mengatakan, sedari awal penanganan aksi demonstrasi merupakan ranah Polri. Sedangkan TNI bersifat membantu pengamanan agar demonstrasi berjalan dengan kondusif.
“Kita taat konstitusi, kita memberikan bantuan kepada institusi lain tentunya atas dasar regulasi dan permintaan saat itu,” kata Tandyo dilansir dari Antara.
Tandyo menambahkan, komitmen TNI untuk terus bekerja sama dengan Polri dalam mengembalikan stabilitas keamanan menguat setelah Prabowo Subianto Presiden memberi arahan langsung kepada Jenderal TNI Agus Subiyanto Panglima TNI dan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo Kapolri, Sabtu (30/8/2025).
Dalam pertemuan itu, Prabowo meminta Panglima TNI dan Kapolri untuk memperkuat kerja sama guna meredam aksi anarkis massa yang semakin sering terjadi.
“Jadi, tidak ada kita mau ambil alih karena itu disampaikan bahwa yang di depan kan Polri dulu, baru setelah itu ada kondisi seperti ini, ya barulah kita jadi satu dengan Polri,” jelas Tandyo. (ant/ata/saf/ipg)