Wamendagri Ingatkan Pemda Harus Dampingi Pembentukan Kopdes Merah Putih

Bima Arya Sugiarto Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar aktif mendampingi proses pembentukan koperasi desa/kelurahan (kopdeskel) Merah Putih. Ia menegaskan peran pemda penting dalam memastikan koperasi benar-benar terbentuk dan dikelola dengan baik.

“Mari kita kawal sama-sama pendampingannya agar pengurusnya paham,” kata Bima saat menghadiri Peluncuran dan Dialog Percepatan Musyawarah Desa/Kelurahan Khusus Pembentukan Kopdeskel Merah Putih di Auditorium Kantor Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Kota Padang, Kamis (29/5/2025), seperti dilansir Antara.

Bima menyampaikan bahwa Tito Karnavian Mendagri telah menerbitkan surat edaran mengenai pembentukan satuan tugas (satgas) kopdeskel di daerah, yang melibatkan kepala daerah dan sekretaris daerah.

Satgas ini, kata dia, tak hanya bertugas memastikan ketersediaan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk biaya pencatatan akta notaris, tetapi juga harus mengawal proses pendaftaran koperasi hingga tuntas dan memberikan pemahaman kepada pengurus koperasi terkait pengelolaan.

Wamendagri pun mengapresiasi Pemerintah Provinsi Sumbar yang telah menuntaskan pembentukan kopdeskel melalui musyawarah desa dan kelurahan khusus.

Menurut Bima, keberhasilan pembentukan kopdeskel turut mencerminkan kinerja kepala daerah dalam mendampingi koperasi agar berjalan optimal.

Kemendagri, lanjut dia, juga akan memberikan pendampingan teknis kepada para pengurus koperasi, antara lain melalui balai pemerintahan desa yang tersebar di sejumlah daerah.

Selain Kemendagri, pendampingan kopdeskel juga akan didukung oleh Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Bahkan, kolaborasi lintas sektor juga akan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pos Indonesia dan Bulog.

“Kita akan pikirkan sama-sama semuanya agar bisa pastikan unit usahanya tepat. Karena tidak semua bisa sama. Di desa-desa tentu sektor tani dan laut itu bisa, tetapi di perkotaan, di kelurahan, mungkin sembako dan sebagainya,” jelas Bima.

Ia menekankan pentingnya memilih unit usaha yang sesuai dengan potensi wilayah masing-masing agar koperasi benar-benar bisa menjadi penggerak ekonomi lokal.

Lebih jauh, Bima menyampaikan bahwa pembentukan kopdeskel merupakan bagian dari strategi besar Presiden RI Prabowo Subianto untuk mendorong pemerataan pembangunan hingga ke level desa dan kelurahan. Langkah ini merupakan bagian dari visi pemerintah dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maju pada 2045.

“Supaya melompat ke atas dan menetes ke bawah pertumbuhan ekonominya tadi, pijakannya adalah koperasi,” tegasnya. (ant/bil/ham)