Wamendagri RI Soroti Kebijakan Gubernur Jabar Masukkan Anak Bermasalah ke Barak TNI

Bima Arya Sugiarto Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) RI menyoroti kebijakan Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang memasukkan anak bermasalah ke dalam barak TNI.

Menurut Bima Arya, penanganan anak bermasalah seharusnya melibatkan pakar dan ahli di bidangnya. Seperti psikolog dan pemerhati keluarga.

“Jadi saran saja, disiapkan, di konsepkan dengan hati-hati. Melibatkan juga tentunya para pakar, pemerhati keluarga, ahli ilmu keluarga, psikolog, dan tentu harus diajak bicara juga keluarganya,” kata Bima di Balai Kota Malang, Jawa Timur, Jumat (2/5/2025).

Wamendagri RI itu menyebut kebijakan tersebut seharusnya dikaji dan dikonsep secara mendalam. Sebab yang ditangani adalah seorang anak untuk tujuan pendidikan dan kedisiplinan.

“Catatannya adalah harus hati-hati, yang namanya mendidik itu bukan hanya sekadar melatih kedisiplinan, tetapi ada unsur psikologis dan kepribadian yang juga harus diperhatikan,” ujarnya.

Bima juga menyinggung soal pengalaman yang didapatkannya waktu mengikuti retret beberapa waktu lalu, para peserta sejumlah menteri dibekali materi soal penguatan dari sisi membangun hubungan kekeluargaan dengan jajaran kementerian dan lembaga.

“Di sana kami mendapatkan kekeluargaan, ada tim building. (Memasukkan anak bermasalah ke barak) tempatnya boleh saja di barak tetapi di sana hendaknya disusun konsep yang juga melibatkan bimbingan atau konseling,” tuturnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat membuat kebijakan untuk pembinaan bagi anak-anak bermasalah dengan melibatkan institusi TNI.

Dedi menyatakan setiap murid yang dikirim ke barak TNI tidak kehilangan statusnya sebagai pelajar. Kebijakan ini ia buat karena merasa prihatin dengan daya saing dan tingkat disiplin anak-anak.(wld/faz)