Warga Gaza Tolak Rencana Distribusi Bantuan yang Diinisiasi AS dan Israel

Inisiatif bersama Amerika Serikat (AS) dan Israel untuk mendistribusikan bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza memicu reaksi keras dari warga Gaza. Mereka menyebut rencana itu merendahkan martabat dan mengesampingkan jalur bantuan internasional yang sudah ada.

Warga Palestina yang mengungsi akibat konflik berbulan-bulan menyuarakan ketidakpercayaan yang mendalam terhadap upaya tersebut, menuduh Washington dan Tel Aviv mempolitisasi pengiriman bantuan di tengah krisis kemanusiaan yang semakin parah.

“Sejak kami dipaksa mengungsi ke selatan pada awal perang, kami mengalami kelaparan, kekurangan, dan ketakutan,” kata Mohammed al-Ajrami, seorang pengungsi di Gaza City, seperti dikutip Antara, Minggu (11/5/2025).

“Orang-orang di sini tidak percaya pada inisiatif apa pun yang melibatkan pihak-pihak yang sama yang mereka anggap bertanggung jawab atas penderitaan mereka,” tambahnya.

“Yang kami inginkan adalah bantuan yang menjaga martabat kami. Lembaga-lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperlakukan kami dengan penuh rasa kemanusiaan. Kami tidak ingin bantuan bersyarat yang terkait dengan pengawasan politik atau militer.”

Hal senada juga disampaikan oleh Salah al-Ja’farawi, yang juga berasal dari Gaza City.

“Setelah 18 tahun blokade dan lebih dari 19 bulan perang, masyarakat tidak akan menerima bantuan yang mengorbankan martabat mereka. Bantuan darurat adalah satu hal, tetapi jika rencana jangka panjangnya adalah mengikis hak-hak kami, maka bantuan itu tidak akan kami terima,” katanya.

Rencana bantuan tersebut, yang sebelumnya diumumkan pada pekan ini oleh Mike Huckabee Duta Besar AS untuk Israel, bertujuan untuk menyediakan makanan bagi kurang lebih 1,2 juta orang, sekitar 60 persen dari populasi Gaza, melalui empat pusat distribusi di dalam daerah kantong tersebut.

Operasi ini akan dikelola oleh badan swasta yang baru didirikan, Gaza Humanitarian Foundation, dan dijamin oleh kontraktor AS, dengan militer Israel yang menjaga keamanannya.

Namun di Gaza, banyak pihak yang melihat rencana tersebut sebagai perpanjangan pengendalian asing. Rami al-Najjar, seorang pekerja kemanusiaan setempat, mengatakan bantuan itu harus disalurkan melalui jalur-jalur yang netral.

“Orang-orang memercayai organisasi internasional untuk mendistribusikan bantuan secara profesional, tanpa agenda politik,” katanya.

“Memasukkan aktor militer ke dalam proses ini akan mengirim pesan yang salah.”

Dalam beberapa bulan terakhir, situasi di Gaza memburuk secara tajam. Pada Maret, Israel memperketat blokadenya, membatasi pengiriman makanan, obat-obatan, dan bahan bakar.

Lembaga-lembaga bantuan melaporkan memburuknya kerawanan pangan, dengan meningkatnya angka malanutrisi, terutama di kalangan perempuan dan anak-anak.

Hussam al-Dajani, seorang analis politik yang berbasis di Gaza, mengatakan rencana gabungan AS-Israel tampaknya lebih didorong oleh pertimbangan strategis alih-alih pertimbangan kemanusiaan.

“Inisiatif ini tampaknya bukan tentang menyelamatkan nyawa dan lebih tentang mengurangi pengaruh Hamas. Secara lokal, hal ini dipandang bukan sebagai penyelamat kemanusiaan, tetapi sebagai bentuk kontrol baru,” ujarnya.

Dia memperingatkan bahwa menggunakan kontraktor swasta dan tentara asing dalam pengiriman bantuan berisiko semakin mengasingkan penduduk.

Rakyat Palestina melihat ini sebagai upaya untuk menciptakan ketergantungan dan memaksakan kepatuhan. Bantuan seharusnya tidak menjadi alat pemaksaan, katanya.

“PBB memiliki mandat dan kepercayaan untuk memberikan bantuan yang tidak memihak. Rakyat di sini menyerukan tanggapan internasional yang bebas dari campur tangan politik,” katanya.(ant/dra/bil/ham)