Wawasan Polling: 75 Persen Pendengar SS Merasa MBG Membebani Anggaran Pendidikan 

Pemerintah berencana menaikkan anggaran untuk sektor pendidikan menjadi Rp757,8 triliun dalam Rancangan APBN 2026. Nilai tersebut menjadikan anggaran tersbesar sepanjang sejarah.

Prabowo Subianto Presiden RI dalam pidato RAPBN 2026 menyatakan, anggaran pendidikan naik 20 persen dibanding APBN 2025 sebesar Rp724,3 persen.

Namun kenaikan anggaran Pendidikan tersebut justru digunakan oleh pemerintah untuk dialokasikan ke program Makan Bergizi Gratis (MBG). Wacana awal, alokasi MBG hampir memakan separuh dari anggaran Pendidikan yakni mencapai Rp335 triliun.

Akan tetapi hal tersebut telah dikoreksi oleh Sri Mulyani Menteri Keuangan dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR RI, yang mana alokasi MBG saat ini sudah turun 29 persen atau sekitar Rp223,6 triliun.

Sri Mulyani menegaskan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026 tetap meningkat. Kenaikan alokasi anggaran pendidikan juga menarget penerima manfaat guru, dosen dan tenaga pendidikan. Disebut awalnya anggaran itu Rp178,7 triliun naik jadi Rp274,7 triliun.

Sebelumnya anggaran MBG yang dibebankan ke anggaran pendidikan menuai banyak kritik. Meskipun pemerintah mengoreksi jumlahnya dan turun 100 Triliun lebih, tetap saja dinilai membebani anggaran pendidikan.

Ubaid Matraji Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik keras kebijakan pemerintah yang tetap membebankan dana Makan Bergizi Gratis (MBG) ke pos pendidikan dalam RAPBN 2026.

Meski sudah dikoreksi, Ubaid menegaskan, tetap saja mayoritas pembiayaan program ini masih ditopang dari dana pendidikan. Dia menilai program MBG akan merusak kualitas pendidikan dan membelokkan peta jalan pendidikan nasional.  Sebab masih banyak jutaan anak tidak sekolah, kualitas guru rendah, kesejahteraannya memprihatinkan, sekolah rusak hingga daya tampung sekolah yang kurang.

Lantas bagaimana respon pendengar Radio Suara Surabaya, dalam merespon soal prioritas anggaran. Apakah lebih memilih program MBG atau sebaiknya jangan membebani anggaran Pendidikan?

Dalam diskusi di program Wawasan Polling Suara Surabaya, Kamis (28/8/2025), mayoritas pendengar menyatakan bahwa program MBG sangat membebani anggaran Pendidikan.

Berdasarkan data dari Instagram @suarasurabayamedia, sebanyak 84 persen merasa MBG membebani anggaran Pendidikan. Sementara 16 persen sisanya merasa tidak membebani.

Kemudian dari data pendengar yang telepon dan via Whatsapp di Radio Suara Surabaya 75 persen merasa MBG membebani dan 25 persen merasa tidak membebani.

Simon Lekantompesi pendengar Radio Suara Surabaya mengaku mendukung program MBG dari pemerintah. Dia menilai MBG sebagai bentuk kepedulian negara terhadap masa depan sumber daya manusia.

Selain itu, menurut Simon, masih banyak sekolah di luar Jawa atau daerah pedalaman yang masih membutuhkan pemenuhan nutrisi.

“Tidak membebani, ini harus dilihat programnya ini bentuk peduli pemerintah menjaga Indonesia. Jangan lihat sekolah di Surabaya, di luar banyak sekolah yang warganya tidak mampu,” tuturnya.

Di lain sisi, Elma yang juga pendengar menyatakan program MBG membebani. Menurutnya ada perbedaan dalam segi pengawasan anggaran Pendidikan dengan pelaksanaan MBG sehingga pemerintah tidak seharusnya menggabungkan.

“Anggaran MBG berbeda dari segi treatment anggaran maupun pengawasannya dengan anggaran pendidikan, sehingga tidak seharusnya dijadikan satu,” jelasnya.

Elma juga menjelaskan soal kategori negara dianggap gagal secara struktural berdasarkan kriteria yang diterbitkan PBB (Persatuan Bangsa Bangsa), yaitu apabila bunga utang suatu negara melebihi anggaran pendidikan atau kesehatan.

Dengan memasukkan anggaran MBG ke pendidikan maka akan mengaburkan pengkategorian tersebut.

“Jadi bisa dipandang bahwa seolah-olah anggaran pendidikan Indonesia naik dan jadi lebih besar perbandingannya dibanding bunga hutang, padahal isinya ada MBG-nya yang bukan merupakan anggaran pendidikan,” ungkapnya.(wld/ipg)