Psikolog Unair Ingatkan Ada Stigma Negatif yang Bisa Muncul Terhadap Peserta Barak Militer
Senin, 5 Mei 2025 | 12:47 WIB
Pemerintah Jawa Barat berencana akan membawa siswa yang terindikasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) ke Barak Militer.
Langkah itu diutarakan oleh Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat untuk memberikan pendidikan karakter pada anak agar tidak meresahkan.
Muhammad Wahyu Ferdian Bupati Cianjur juga sudah menentukan bahwa perilaku melambai masuk sebagai kriteria siswa yang akan masuk ke barak militer.
Siswa yang akan mengikuti program pembinaan di barak TNI, bukan hanya siswa yang terindikasi LGBT, tetapi juga berbagai perilaku nakal lain.
Mengacu pada Surat Edaran bernomor 43/PK.03.04/KESRA yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Jawa Barat, kriteria siswa yang akan dididik di barak militer diatur pada poin “Pembinaan Khusus bagi Siswa dengan Perilaku Menyimpang”
Daftar perilaku khusus siswa yang memerlukan pembinaan khusus, setelah mendapatkan persetujuan dari orang tua, yakni siswa terlibat tawuran, kecanduan game, merokok, mabuk (mengonsumsi minuman beralkohol), balap motor liar, menggunakan knalpot brong, serta perilaku negatif lainnya
Pembinaan tersebut, dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta jajaran TNI dan Polri.
Menanggapi hal itu dalam program Wawasan Polling di Radio Suara Surabaya, sebagian besar masyarakat setuju dengan rencana membawa anak nakal hingga terindikasi LGBT ke Barak Militer.
Total masyarakat yang memilih setuju, ada 206 voters atau setara dengan 82 persen. Sedangkan masyarakat yang tidak setuju, ada 46 voters atau setara dengan 18 persen.
Endang Retno Surjaningrum Psikolog dari Universitas Airlangga (Unair) sekaligus Wakil Dekan 3 Fakultas Psikologi Unair memandang bahwa tujuan dari rencana tersebut baik. Namun, pemerintah perlu memikirkan kebijakan tersebut lebih dalam, seperti anak nakal hingga terindikasi LGBT yang akan mendapat label dari masyarakat.
“Kalau mereka menjadi target sasaran, saya rasa ini terlalu diklasifikasikan. Sebaiknya dibangun secara netral saja kebijakan ini, sehingga ini semua menjadi negatif ya, jadi mereka dinilai menjadi nakal. Ketika keluar pun, mereka akan dapat label itu dari masyarakat,” ucapnya.
Pihaknya menyarankan, agar pendidikan gender dan seksualitas juga diperkuat lagi di sekolah. Sehingga, siswa mendapat pemahaman dan punya landasan dalam bertindak.
“Mungkin ada penyegaran dari gurunya dan orang tua juga. Ini di rumah juga perlu diajarkan , sehingga tidak ada masalah tersebut,” ucapnya.
Hal tersebut penting dilakukan, tegas dia, karena siswa “melambai” atau yang terindikasi LGBT selain melakukan hal yang melenceng, juga berpotensi menjadi korban dari orang lain yang berperilaku melenceng.
Penanganan masalah hingga pemutusan bibit-bibit yang mengarah pada LGBT perlu dilakukan, agar tidak ada lagi yang terjangkit.
Apalagi, kata dia, perilaku tersebut memiliki risiko besar pada kesehatan.
“Risikonya bisa terkena penyakit tertentu,” ucapnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengatakan bahwa perilaku tersebut juga bisa terbentuk dari faktor pengasuhan hingga lingkungan sekitar.
Oleh karena itu, ia berharap agar anak sejak masih kecil perlu pembatasan dari keluarga terkait dengan perilaku-perilaku mengarah pada “melambai” yang dianggap sebagai kelucuan.
“Berikan yang seimbang, bahwa ada joget- joget, ada yang tidak joget-joget, yang olahraga, secara seimbang,” ujarnya.
Karena yang dikhawatirkan, ketika beranjak dewasa menjadi terbawa dan ikut komunitas yang melenceng.
Endang mengatakan bahwa saat ini, pihaknya juga masih belum mendapat kabar soal keterlibatan psikolog dalam menangani masalah tersebut.
Tapi, ia mengatakan bahwa dlaam mengurusi hal tersebut, perlu dilakukan tes psikologi lanjutan pada anak agar tepat sasaran.
“Tesnya pertama bisa wawancara, melihat riwayatnya, jangan hanya dari satu cara. Kalau begitu, akan lebih baik. Bukan hanya orientasi seksualnya tapi juga identitasnya,” pungkasnya.(ris/ipg)
NOW ON AIR SSFM 100
