70 Desa di Sumenep Terdampak Kekeringan, Pemprov Jatim Siapkan Bantuan Sumur Bor

Sebanyak 70 desa di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, terdampak kekeringan dengan total 271.017 jiwa yang mengalami kesulitan mendapat akses air bersih.

Sebagai upaya penanganan berkelanjutan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merencanakan pembangunan sumur bor pada awal 2027 untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Khofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur menjelaskan, rencana pembangunan sumur bor akan dipertimbangkan berdasarkan kondisi wilayah dan kelayakan teknis.

Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka panjang agar masyarakat tidak terus mengalami kesulitan air bersih setiap musim kemarau.

Hal itu disampaikan Khofifah waktu menyalurkan bantuan air bersih kepada warga Dusun Marang, Desa Larangan Barma, Kecamatan Batuputih, Kabupaten Sumenep.

“Kita identifikasi, kalau ada opsi sumur bor akan kita upayakan. Kalau memang memungkinkan, kita sediakan di awal 2027, sebelum musim kemarau tahun depan kami upayakan,” ujar Khofifah, Kamis (15/10/2026).

Khofifah menjelaskan, Kabupaten Sumenep menjadi salah satu dari 25 kabupaten di Jawa Timur yang menetapkan status darurat kekeringan.

Untuk penanganan sementara, Pemprov Jatim terus melakukan distribusi bantuan air bersih dan sejumlah sarana penampungan air bagi masyarakat terdampak.

Anggaran senilai Rp130 juta telah dialokasikan Pemprov Jatim untuk mendukung kegiatan distribusi air bersih di Kabupaten Sumenep. Bantuan itu meliputi 540 jeriken berkapasitas 15 liter, 90 tandon air berkapasitas 1.200 liter, serta 200 lembar terpal.

Khusus di Dusun Marang, yang dihuni 595 jiwa terdampak kesulitan air bersih, bantuan disalurkan melalui dua truk tangki air berkapasitas masing-masing 5.000 liter. Warga juga menerima tiga tandon air, dua tandon lipat, dan 150 jeriken.

Khofifah menegaskan bahwa penanganan kekeringan perlu dilanjutkan dengan penyediaan sumber air yang bisa dimanfaatkan warga dalam jangka panjang.

Menurutnya, rencana pembangunan sumur bor akan dikoordinasikan dengan perangkat daerah terkait, termasuk BPBD Jawa Timur untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta memastikan kelayakan pembangunan.

“Kita identifikasi, kalau ada opsi sumur bor akan kita upayakan. Kalau memang memungkinkan, kita sediakan di awal 2027, sebelum musim kemarau tahun depan kami upayakan,” tandasnya.(wld/kir/ipg)