Akademisi Surabaya Kecam Kekerasan Aparat hingga Masuk Kampus UGM: Lampu Merah Demokrasi

Dua akademisi dari Universitas Airlangga (Unair) dan Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian saat melakukan pengamanan demonstrasi di Yogyakarta.

Dalam demonstrasi tersebut, aparat dilaporkan melakukan kekerasan serta penangkapan terhadap sejumlah orang hingga masuk ke lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hal tersebut disampaikan E. Joeni Arianto Kurniawan Dosen Fakultas Hukum Unair dan Herlina Yoka Roida Dosen Fakultas Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, saat mengikuti aksi Gerakan Warga Sadar Surabaya di Fakultas Hukum Unair, Jumat (13/11/2026) sore.

Arianto menyatakan tindakan represif aparat terhadap pendemo di Yogyakarta hingga masuk kampus menjadi peringatan serius bagi kondisi demokrasi Indonesia.

Menurut dia kampus seharusnya menjadi ruang aman untuk menjaga kebebasan berpikir dan berekspresi, bukan tempat masuknya intervensi kekuasaan.

“Kekerasan yang terjadi terhadap mahasiswa, penangkapan terhadap mahasiswa itu adalah sebuah warning, sebuah lampu merah terhadap demokrasi kita,” kata Arianto saat ditemui di FH Unair.

Untuk itu dia mendesak pemerintah agar menghentikan segala bentuk kekerasan, terutama terhadap di lingkungan kampus.

Menurut Arianto, kampus memiliki peran penting sebagai ruang demokrasi sekaligus benteng terakhir untuk menjaga kebebasan akademik dan berekspresi.

“Di Yogyakarta kampus yang seharusnya menjadi ruang aman, sebagai pintu dan benteng terakhir yang merawat kebebasan berpikir dan kebebasan berekspresi, sudah diintervensi oleh kekuasaan dan bahkan sudah dipenetrasi oleh aparat negara,” tegasnya.

Arianto menegaskan, aksi solidaritas hari ini menjadi upaya membangun kesadaran kolektif masyarakat agar tidak diam menghadapi berbagai persoalan politik dan krisis multidimensi yang terjadi di Indonesia.

Menurutnya, gerakan masyarakat sipil perlu diperkuat untuk mengingatkan pemerintah supaya tidak menggunakan kekuasaan secara sewenang-wenang.

“Sebagaimana kita tahu, kita sedang dalam keadaan yang sangat tidak baik-baik saja. Krisis terjadi di sektor ekonomi, lapangan pekerjaan semakin sulit. Janji 19 juta lapangan pekerjaan juga tidak segera direalisasikan,” ungkapnya.

Sementara itu, Herlina Yoka Roida menyebut peristiwa represif aparat terhadap mahasiswa merupakan bentuk pembungkaman suara rakyat yang dianggap bising.

Dia menilai pemerintah seharusnya mendengarkan suara rakyat sebagai bentuk kritik untuk memperbaiki kondisi negara, bukan meresponsnya dengan tindakan represif.

“Voice, dianggap noise ya, bahwa suara mahasiswa, suara masyarakat itu bukan noise, tapi itu adalah voice yang perlu untuk didengarkan. Dan nampaknya pemerintah menurut saya berperilaku terlalu berlebihan dalam merespon suara-suara tersebut,” ujar Herlina.

Dia juga menegaskan bahwa keberadaan mahasiswa di kampus hingga malam hari merupakan hal yang wajar dan tidak seharusnya dipersoalkan aparat.

Menurut Herlina, aktivitas mahasiswa tidak hanya berlangsung selama jam perkuliahan. Kampus juga menjadi ruang bagi mahasiswa untuk belajar, berdiskusi, dan melakukan pertukaran gagasan hingga malam hari.

“Jadi di kampus mereka sampai malam adalah hal yang biasa menurut saya. Dan itu tidak perlu dipertanyakan. Kita tidak dalam keadaan darurat yang ada jam malam ya. Jadi sebenarnya mahasiswa ada di kampus bukanlah hal yang melanggar apapun,” pungkasnya.(wld/ris/ipg)