Aksi Tolak Relokasi RPH Berlanjut, Massa Bawa Sapi ke Balai Kota Surabaya

Ratusan jagal sapi dan pedagang daging melanjutkan aksi demontrasi ke Balai Kota Surabaya setelah menggruduk Kantor DPRD Kota Surabaya, pada Senin (12/1/2026).

Massa aksi membawa sapi dari depan Kantor DPRD Kota Surabaya ke depan Balai Kota Surabaya menggunakan truk. Mereka juga membentangkan sejumlah poster penolakan relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya.

Sejumlah sapi yang diangkut dengan truk dalam aksi demontrasi itu diparkir di samping dan belakang mobil komando. Para demontran menunjukkan sapi sembari berorasi menyatakan penolakan relokasi RPH Surabaya.

“Kami menuntut pembatalan rencana pemindahan RPH Pegirian ke Tambah Oso Wilangun,” kata Abdullah Mansyur koordinator aksi para jagal dan pedagang daging sapi se-Kota Surabaya.

Dia menjelaskan, para jagal dan pedagang daging tidak pernah dilibatkan dalam diskusi rencana perpindahan RPH dari Pegirian ke Tambak Oso Wilangon.

“Kami tidak pernah diajak bicara tentang penentuan lokasi. Tiba-tiba kami disodorkan tempat yang baru dan itu jangkauannya sangat jauh sekali,” jelasnya.

Perpindahan RPH itu, lanjutnya, berpotensi membuat banyak orang menjadi pengangguran, karena jika melangsungkan kerja di tempat baru Tambak Oso Wilangon terpaksa mengeluarkan lebih banyak biaya.

“Karena memang mereka sudah mengira-ngira akses, kemudian biaya, mereka akan menjadi pengangguran karena mereka tidak mau lagi bekerja di RPH itu sendiri,” ucapnya.

Lewat aksi itu, para demonstran meminta Wali Kota Surabaya untuk mencabut surat edaran tentang pendaftaran yang ditujukan kepada para jagal agar pindah dari Pegirian ke Tambak Oso Wilangun yang telah diedarkan sekitar Desember 2025.

“Kami akan pastikan, kalau memang hari ini tidak ditemui oleh Wali Kota Surabaya atau perwakilan dari Komisi B DPRD Kota Surabaya, kami akan melakukan demo yang lebih besar lagi,” tambahnya.

Selain itu, demonstran juga mengancam akan melakukan mogok kerja jika tuntutan tidak direspons.

“Supaya memberikan alarm terhadap Pemerintah Kota Surabaya, Gubernur Jawa Timur dan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait masalah stabilitas ekonomi,” pungkasnya.(ris/kir/rid)