Aksi Unjuk Rasa No Kings Kembali Digelar di AS, Memprotes Kebijakan Donald Trump

Unjuk rasa “No Kings” di Amerika Serikat (AS) memprotes kebijakan Donald Trump Presiden kembali digelar ketiga kalinya dan berlangsung di beberapa kota di seluruh AS, termasuk New York, Washington DC, dan Los Angeles, sejak Sabtu (29/3/2026) waktu setempat.

Aksi protes ini diselenggarakan untuk menolak kebijakan-kebijakan Trump termasuk perang di Iran, penegakan hukum imigrasi federal, dan meningkatnya biaya hidup di AS.

“Trump ingin memerintah kita sebagai seorang tiran. Tetapi ini Amerika, dan kekuasaan adalah milik rakyat – bukan milik calon raja atau kroni-kroni miliarder mereka,” kata salah seorang penyelenggara demonstran, dikutip dari BBC.

Di Washington DC, para demonstran memadati jalan-jalan di pusat kota hingga berkerumun di tangga Monumen Lincoln dan memenuhi National Mall.

Demonstran membawa berbagai alat seruan protes dari patung tiruan Trump, JD Vance Wakil Presiden AS, dan pejabat lain pemerintahan AS hingga poster dan spanduk yang menyerukan pemecatan dan penangkapan mereka.

Minnesota juga menggelar aksi besar-besaran, memprotes kematian dua warga negara Amerika yaitu Renee Nicole Good dan Alex Pretti yang dibunuh agen imigrasi federal (ICE) pada bulan Januari lalu, hingga menimbulkan kemarahan nasional terhadap kebijakan imigrasi pemerintahan Trump.

Kepadatan demonstran juga membludak di area Times Square di New York City. Pihak kepolisian sampai harus menutup jalan-jalan utama yang ramai untuk memberi jalan para demonstran.

Unjuk rasa juga meluas ke beberapa negara bagian yang mayoritas mendukung Partai Republik, yakni Texas, Florida, dan Ohio yang masing-masing memiliki lebih dari 100 acara dan negara bagian seperti Idaho, Wyoming, dan Utah memiliki puluhan acaara.

Pawai unjuk rasa demonstran di Texas berada di Dallas dan Fort Worth, dengan seruan slogan dan musik protes. Masyarakat berkumpul di dekat Balai Kota Dallas untuk mengecam kebijakan pemerintahan Trump.

Di sepanjang jalan menuju Pulau Jekyll di pesisir negara bagian Georgia, para pengunjuk rasa mengibarkan bendera Amerika dan membawa spanduk untuk menyuarakan protes. Sebagian besar aksi tersebut bahkan mendapat tanggapan positif dari masyarakat yang melewati kerumunan.

Thomas Turkin Wakil Wali Kota Boynton Beach, Florida mengatakan para pengunjuk rasa terlihat antusias dan sebagian besar berjalan dengan damai di negara bagian tersebut. Sementara di West Palm Beach, puluhan pendukung Trump terlibat perdebatan dengan para demonstran.

Kota-kota kecil seperti Shelbyville di Kentucky dan Howell di Michigan yang memiliki populasi hanya sekitar 10.000 jiwa juga turut mengikuti aksi protes “No Kings”.

Selain mengadakan aksi di dalam negeri, warga Amerika yang tinggal di luar negeri juga melakukan protes dalam skala besar, di antaranya di Paris, London, dan Lisbon.

Beberapa negara bagian AS menerjunkan pasukan Garda Nasional, tetapi penyelenggara aksi tetap menyatakan aksi tersebut berlangsung dengan damai.

Menanggapi serangkaian aksi tersebut, seorang juru bicara Gedung Putih menyebut protes itu sebagai “Sesi Terapi Gangguan Trump” dan mengatakan hanya para reporter yang dibayar untuk meliputnya, yang peduli dengan situasi protes.

Sejak kembalinya Trump ke Gedung Putih pada bulan Januari, kebijakan-kebijakan yang ia buat banyak menuai kontra, seperti memperluas cakupan kekuasaan presiden, menggunakan perintah eksekutif untuk membubarkan sebagian pemerintahan federal, dan mengerahkan pasukan Garda Nasional ke kota-kota AS meski gubernur negara bagian merasa keberatan.

Ia juga meminta agar pejabat penegak hukum menuntut siapapun yang dianggapnya sebagai musuh politik. Trump mengatakan tindakannya perlu dilakukan guna membangun kembali negara yang sedang krisis, dan menyangkal tuduhan bahwa tindakannya seperti seorang diktator.

“Mereka menyebut saya sebagai raja. Saya bukan raja,” ungkapnya dalam sebuah wawancara pada bulan Oktober 2025.

Namun para kritikus politik menyatakan beberapa langkah kebijakan yang diambil Trump bersifat tidak konstitusional dan merupakan ancaman bagi demokrasi Amerika. (vve/bil/iss)