Antisipasi Lonjakan Urbanisasi, Pemkot Surabaya Gelar Operasi Yustisi Pascalebaran

Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berencana menggelar operasi yustisi besar-besaran pasca-Lebaran 2026 untuk mengantisipasi lonjakan urbanisasi di Kota Pahlawan. Tujuannya, untuk memastikan para pendatang yang masuk ke Surabaya punya keahlian/skill dan kemandirian ekonomi, sehingga tidak jadi beban sosial kota.

Muhammad Fikser Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Surabaya, menegaskan Surabaya tetap terbuka bagi siapa saja yang ingin mencari rezeki. Namun, dengan syarat tujuan dan persiapannya harus jelas.

“Boleh semua orang datang mencari rezeki tetapi mereka mempunyai skill. Ada manfaat juga buat kota ini, tidak menjadi beban bagi kota ini. Seandainya masuk di Surabaya, mereka harus punya tempat tinggal yang jelas dengan pembuktian surat kepemilikan tanah atau kontrak, dan ada kepastian memiliki tempat kerja yang jelas,” kata Fikser di program Semanggi Suroboyo di Radio Suara Surabaya, Jumat (13/3/2026).

Fikser juga mengingatkan ada aturan ketat terkait intervensi pemerintah. Berdasarkan kebijakan Eri Cahyadi Wali Kota, warga yang baru masuk ke Surabaya terhitung sejak Juni 2021 tidak akan mendapatkan fasilitas intervensi sosial seperti BPJS Kesehatan gratis.

“Bila mereka yang masuk di Surabaya sejak bulan Juni 2021, dia tidak mendapatkan fasilitas intervensi dari pemerintah ya, berupa apa? Berupa BPJS kesehatan itu ya. (Karena) tidak adil bagi warga Surabaya yang tumbuh besar dan lama itu kalau warga yang tiba-tiba datang terus mendapatkan fasilitas yang sama, karena ada keterbatasan anggaran. Jadi, kami akan memberikan perhatian khusus pada urban-urban itu,” tegasnya.

Senada dengan Fikser, Ahmad Zaini Kasatpol PP Kota Surabaya menyatakan bahwa operasi yustisi nantinya tidak hanya memeriksa identitas, tetapi juga memverifikasi kebenaran janji pekerjaan bagi para pendatang.

Dalam hal ini, Satpol PP akan bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disnaker), serta aparat di wilayah perbatasan seperti Sidoarjo dan Gresik.

“Kita cek dulu baik itu dokumen, keaslian dokumen, keberadaannya, janji-janjinya. Kalau ada dia dijanjikan mau ke perusahaan, kita cek dulu perusahaannya, kita data semuanya,” ungkapnya.

Zaini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk ikut menjaga lingkungannya masing-masing dari potensi kepadatan penduduk non-permanen yang tidak terdata.

“Mari datang ke Surabaya dengan bekal ilmu, pekerjaan, dan investasi. Kalau datang menjadi beban, bagi warga luar kota Surabaya juga akan sengsara di Surabaya ini,” jelas Ahmad Zaini.

Operasi yustisi ini akan dilakukan secara masif melibatkan petugas di tingkat kelurahan dan kecamatan. Satpol PP juga akan memantau titik-titik pintu masuk kota dan terminal untuk mengantisipasi praktik calo atau pihak-pihak yang menjanjikan pekerjaan tidak jelas kepada pendatang.

“Surabaya ini terbuka, pintu masuknya dari mana-mana bisa. Oleh karenanya, keterlibatan masyarakatlah yang paling kita perlukan. Ayo jaga kota kita ini untuk memberikan yang terbaik pada masyarakatnya,” pungkasnya. (bil/ipg)