BGN Aktivasi 480 Dapur MBG di Wilayah 3T Mulai 2 Oktober, Ini Tahapannya

Badan Gizi Nasional (BGN) kembali memperluas pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebanyak 480 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dinilai telah siap akan mulai diaktivasi secara bertahap pada Jumat, 2 Oktober 2026.

Ratusan dapur tersebut diprioritaskan untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), daerah dengan angka stunting tinggi, serta wilayah yang masih memiliki kebutuhan layanan MBG yang belum terpenuhi.

Sudaryono Kepala BGN mengatakan 480 SPPG tersebut tersebar di 16 provinsi dan 116 kabupaten/kota. Pelaksanaan tahap awal akan difokuskan di wilayah Indonesia bagian timur.

“Kami telah memutuskan bahwa pada hari Jumat nanti, tanggal 2 Oktober 2026, kami akan melaksanakan aktivasi dapur SPPG yang siap beroperasi di wilayah 3T, di wilayah yang stuntingnya tinggi dan wilayah yang stuntingnya tinggi sekali, yang kita mulai di wilayah Timur Indonesia,” kata Sudaryono, Rabu (30/9/2026).

Dari total 480 SPPG tersebut, sebanyak 211 merupakan SPPG mitra mandiri dan 269 lainnya merupakan SPPG terpencil.

Ke-480 SPPG itu tersebar di Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Selatan, Papua, Sulawesi Tengah, Papua Barat Daya, Papua Barat, Maluku Utara, Maluku, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Timur.

Aktivasi akan dilakukan langsung oleh jajaran BGN di masing-masing wilayah. Sudaryono dijadwalkan berada di Maluku, sementara Wakil Kepala BGN, para deputi, serta pejabat eselon II akan ditempatkan di provinsi lainnya.

Meski mulai diaktivasi pada 2 Oktober, seluruh SPPG tersebut tidak serta-merta langsung memberikan layanan MBG kepada penerima manfaat.

BGN masih akan melakukan sejumlah persiapan, mulai dari pelatihan penjamah makanan, penyiapan operasional dapur, hingga penambahan penerima manfaat secara bertahap.

“Yang kami prediksi tahapan-tahapan ini akan langsung dimulai di tanggal 2 itu, dan kemudian dapur-dapur itu siap beroperasi pada tiga atau empat minggu setelah dilakukan aktivasi di tanggal 2,” ujar Sudaryono.

Dengan demikian, proses aktivasi menjadi tahap awal sebelum dapur benar-benar menjalankan pelayanan secara penuh.

BGN juga akan melanjutkan pembukaan SPPG di wilayah lain setelah tahap awal pada 2 Oktober. Prioritas diberikan kepada wilayah 3T, daerah dengan prevalensi stunting tinggi dan sangat tinggi, serta wilayah yang banyak menerima aduan mengenai sekolah yang belum memperoleh layanan MBG.

Wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan menjadi perhatian khusus karena memiliki tantangan distribusi dan akses yang lebih besar.

Di tengah perluasan layanan, BGN juga menegaskan bahwa penentuan SPPG yang akan diaktifkan dilakukan berdasarkan sistem dan basis data internal.

Sudaryono memastikan tidak ada pihak luar yang diberi kewenangan untuk mengatur atau menawarkan aktivasi dapur atas nama BGN.

“Jadi dapur-dapur ini lebih dari BGN yang menghubungi mitra-mitranya, menempatkan kepala SPPG-nya, dan mengaktifkan VA (virtual account)-nya,” kata Sudaryono.

Dia meminta masyarakat dan calon mitra berhati-hati apabila menemukan pihak yang mengaku sebagai perwakilan BGN dan menawarkan bantuan untuk mengurus aktivasi SPPG.

Terlebih jika pihak tersebut meminta uang atau pungutan tertentu dengan alasan mempercepat proses aktivasi.

“Sekali lagi, penentuan dari mana yang kemudian dibuka, dan mana yang menjadi duluan, dan mana yang belakangan ditentukan oleh sistem, ditentukan oleh database kami. Jadi kami tidak mengotorisasi siapapun, tidak mengotorisasi asosiasi manapun, tidak mengotorisasi pribadi-pribadi manapun,” tegasnya.

BGN juga akan melakukan verifikasi terhadap proses aktivasi. Sudaryono mengingatkan adanya potensi oknum yang mengatasnamakan pimpinan BGN untuk meminta pungutan atau melakukan tindakan yang merugikan masyarakat.

Perluasan SPPG dilakukan bersamaan dengan penguatan pengawasan terhadap dapur MBG yang telah beroperasi.

Keamanan pangan menjadi salah satu perhatian utama BGN. Pengawasan dilakukan melalui penguatan standardisasi dapur, peningkatan kapasitas penjamah makanan, pengelolaan rantai pasok, serta pemantauan mutu dan keamanan pangan.

Pada September 2026, BGN sempat menghentikan sementara operasional 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Dari jumlah tersebut, 821 SPPG masih dalam proses pendaftaran, 447 telah mendaftar tetapi belum memenuhi persyaratan, sedangkan delapan lainnya belum terkonfirmasi status SLHS-nya.

Sebelumnya, BGN juga menghentikan sementara 1.999 SPPG yang belum mendaftarkan SLHS. Empat SPPG kemudian dihentikan secara permanen karena dinilai tidak memenuhi standar keamanan pangan dan tidak memperbaiki pelanggaran operasional.

Di sisi anggaran, BGN mencatat realisasi anggaran MBG mencapai Rp139,77 triliun atau 63,89 persen dari pagu Rp218,77 triliun hingga 16 September 2026.

Dengan demikian, masih terdapat sekitar Rp79 triliun anggaran yang belum terealisasi untuk mendukung pelaksanaan program hingga akhir tahun.

BGN juga memperkuat rantai pasok dengan mendorong penggunaan produk dalam negeri serta meningkatkan keterlibatan pelaku usaha lokal dalam memenuhi kebutuhan SPPG.

Setelah aktivasi tahap awal pada 2 Oktober, pembukaan SPPG akan terus dilakukan secara bertahap.

Penentuan lokasi akan mempertimbangkan kebutuhan layanan, hasil pemetaan sistem, kondisi wilayah, serta data penerima manfaat. Wilayah 3T dan daerah dengan tingkat stunting tinggi tetap menjadi prioritas dalam perluasan program MBG.(faz/rid)