BGN Minta SPPG Tak Lepas Tanggung Jawab dan Tetap Pantau Dapur MBG

Nanik Sudaryati Deyang Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Publik dan Investigasi meminta agar mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tidak melepas tanggung jawab pada pelaksanaan operasional dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Anda (mitra SPPG) di rumah, hanya menyuruh pembantu atau siapa untuk melihat dapur, terus Anda kongko-kongko (nongkrong) dapat Rp6 juta sehari, itu keterlaluan,” ucap Nanik dalam keterangannya di Jakarta, Senin (9/2/2026), dilansir dari Antara.

Nanik menegaskan mitra harus ikut memantau sistem pengelolaan dapur MBG, bahkan mengeluarkan dana untuk menyiapkan kepala koki cadangan agar ikut mengawasi seluruh alur memasak.

“Uang insentif Rp6 juta sehari itu sudah termasuk uang sewa peralatan dapur, maka mitra SPPG harus menyiapkan segalanya dengan baik dan berkualitas. Semua peralatan yang dipakai di dapur MBG wajib dalam kondisi baru,” katanya.

Ia menambahkan mitra juga harus membangun dapur sesuai petunjuk teknis (juknis) BGN karena penilaian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dari Dinas Kesehatan harus berdasarkan juknis tersebut.

Mitra juga wajib merekrut relawan dengan persyaratan tes kesehatan, kemudian dilakukan lagi tes yang sama secara berkala selama empat bulan sekali. Karyawan pun harus didaftarkan untuk ikut BPJS Ketenagakerjaan.

Namun, Nanik menegaskan mitra tidak diperkenankan mengintervensi, mengambil alih, atau menyetir dapur SPPG. Makanan harus disiapkan oleh ahli gizi dan mitra tidak diperbolehkan untuk ikut campur.

“Masa makanan sudah disusun ahli gizi terus (mitra) mengambil alih. Ini yang terjadi viral, yang sekarang lagi ramai, ini intervensi. Lha sampean (Anda) itu, yang pintar itu ahli gizi, opo sampean? (Yang pintar itu ahli gizi atau Anda?), lho kok malah mengatur ahli gizi karena belanjanya bisa murah, sehingga bisa untung banyak,” ujarnya.

Nanik juga mengingatkan penutupan sementara dapur bukan karena ketika terjadi insiden keamanan pangan, melainkan juga ketika mitra terbukti melakukan penyalahgunaan anggaran.

“Yang kita suspend juga adalah kalau bapak/ibu mitra tidak benar dalam menggunakan anggaran Rp10 ribu, akan kita audit. Nah, kalau enggak benar kita suspend,” ucap Nanik.

BGN menjelaskan penyalahgunaan anggaran menjadi perhatian serius. Investigasi yang dilakukan tim selama ini banyak menemukan manipulasi anggaran belanja bahan baku yang dilakukan mitra, bahkan terbukti bekerja sama dengan oknum kepala SPPG.

Hal tersebut kemudian dapat berdampak pada kualitas makanan yang buruk dan tidak memenuhi nilai gizi.

“Mitra memang berhak berbelanja bahan makanan untuk dapur MBG, mengingat SPPG sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak diperbolehkan bersentuhan dengan transaksi jual beli, tetapi, semua yang dibelanjakan mitra harus sepengetahuan kepala SPPG. Sebaliknya, kepala SPPG pun harus mengetahui harga pasar dan harga eceran tertinggi, sehingga tidak dipermainkan atau dibohongi mitra,” tukas Nanik.

Wakil Kepala BGN itu juga memberi peringatan akan menutup dapur-dapur MBG dengan mitra yang curang dan terbukti menaikkan harga bahan baku.

“Begitu saya tahu dan menemukan mitra intervensi dalam penentuan menu dan belanja bahan baku kualitas nomor dua, saya akan langsung suspend satu minggu,” ucapnya. (ant/vve/bil)