Dishub Surabaya Berhentikan 600 Jukir yang Tak Dukung Digitalisasi Parkir

Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Surabaya memberhentikan sebanyak 600 juru parkir (Jukir) yang tidak mendukung digitalisasi parkir.

Trio Wahyu Bowo Pelaksana Tugas Kepala Dishub Kota Surabaya menyebut, pemberhentian itu karena para jukir menolak melakukan aktivasi rekening bank. Aktivasi itu bertujuan untuk pembagian presentase bagi hasil 60 persen untuk pemerintah kota, lalu 40 persen untuk jukir.

“Kami tidak bisa memberikan secara tunai kami pun juga nantinya keesokan harinya kami akan transferkan atau melalui non tunai transfer ke rekening masing-masing jukir,” bebernya saat ditemui awak media di Terminal Intermoda Joyoboyo, Senin (6/4/2026).

Sebelumnya, kata Trio, Dishub Kota Surabaya sudah memberikan surat peringatan ke para jukir tersebut supaya mengurus aktivasi, maksimal 1 April 2026.

Usai pemberhentian 600 jukir ini, nantinya Dishub Kota Surabaya akan menggantikannya dengan jukir baru sebelum digitalisasi parkir benar-benar diterapkan.

“Kami semuanya, saya ulangi lagi pemerintah kota menjalankan digitalisasi parkir ini bukan karena pendapatan parkir tapi karena memang tuntutan warga Kota Surabaya untuk transparansi transparansi parkir. Jadi ketika digitalisasi parkir ini tidak ada saling tuduh. Ini uang masuk ke jukir, ini uang masuk ke kepala pelataran, masuk ke dinas perhubungan. Kita semua transparansi,” bebernya lagi.

Nantinya saat digitalisasi parkir sudah diterapkan, Trio juga meminta dukungan warga Surabaya dengan tidak membayar parkir secara tunai.

Adapun hingga saat ini, pengadaan voucher parkir masih berlangsung, diperkirakan akan selesai dan siap diedarkan ke masyarakat sebagai opsi pembayaran non tunai selain digital akhir April 2026.

“Kita percepat karena kemarin sudah kita sosialisasikan ada masukan-masukan. Tentunya semua masukan itu kita tindaklanjuti,” ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, pengadaan voucher parkir di Kota Surabaya yang akan menggantikan pembayaran parkir Tepi Jalan Umum (TJU) secara tunai, memakai anggaran Rp201 juta.

Aning Rahmawati Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya menyebut, anggaran Rp201 juta itu sudah digedog pada 2025 lalu untuk untuk tahun ini. (lta/bil/iss)