DPD-MPR Perkuat Kolaborasi Kelembagaan dan Sinkronisasi Sistem Kerja

Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, hari ini, Rabu (11/2/2026), menghadiri undangan silaturahmi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Gedung Nusantara III Lantai 7, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Tema kolaborasi dan sinkronisasi lembaga serta isu-isu strategis yang berdampak pada kemajuan bangsa menjadi bahasan utama. Hal itu bertujuan untuk memperkuat sinergi antara kedua lembaga negara dalam mendukung pembangunan nasional.

Sultan Baktiar Najamudin Ketua DPD RI menyambut baik undangan Pimpinan MPR RI tersebut. Dia datang bersama GKR Hemas, Yorrys Raweyai, dan Tamsil Linrung Wakil Ketua DPD RI, beserta Mohammad Iqbal Sekretaris Jenderal DPD RI.

Menurut Sultan, kolaborasi kelembagaan antara DPD RI dengan MPR RI adalah suatu keniscayaan. Lantaran dengan kolaborasi, dua lembaga tinggi negara tersebut bisa optimal memberikan kontribusi terhadap pembangunan nasional dan kesejahteraan rakyat.

“Kami datang lengkap bersama para wakil ketua DPD RI. Juga didampingi sekretaris jenderal dan jajaran. Ini langkah awal yang strategis. Kami yakin kolaborasi dua lembaga ini membawa angin positif terhadap rakyat dan bangsa ini,” ungkap Sultan dalam keterangan pers setelah usainya pertemuan itu.

Lebih lanjut, Sultan menyampaikan tugas-tugas konstitusi diyakini dapat berjalan lancar dengan support system yang baik dan kolaboratif.

“Tentu saja support system yang baik dan kolaboratif dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas konstitusi dua lembaga ini,” jelas mantan aktivis KNPI itu.

Dalam suasana hangat dan santai, kedua pimpinan lembaga membahas isu-isu nasional lainnya. Hadir Ahmad Muzani Ketua MPR RI bersama Rusdi Kirana, Hidayat Nurwahid, Bambang Wuryanto, Abcandra Muhammad Akbar Wakil Ketua MPR RI, serta Siti Fauziah Plt. Sekjen MPR RI.

Ahmad Muzani menyatakan, dukungan terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara yang selama ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas DPD RI sebagai bagian dari keanggotaan MPR RI, sepanjang dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagai tindak lanjut, Sekretaris Jenderal DPD RI akan berkoordinasi dengan Plt. Sekretaris Jenderal MPR RI untuk memproses penertiban administrasi penggunaan aset dimaksud melalui mekanisme formal yang berlaku.

Pertemuan itu menegaskan komitmen MPR RI dan DPD RI untuk menjaga sinergi kelembagaan, memperkuat tata kelola administrasi, serta memastikan dukungan sarana prasarana yang tertib, akuntabel, dan berorientasi pada kelancaran pelaksanaan tugas konstitusional.(rid)