Ia menjelaskan, Komisi VI DPR RI memfasilitasi pertemuan antara pekerja, serikat buruh, dan manajemen perusahaan untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.
Hasilnya, per 13 November 2026, sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya terancam diberhentikan akhirnya mendapatkan status kerja PKWT dengan sejumlah perbaikan hak ketenagakerjaan.
“Alhamdulillah, per tanggal 13 kemarin, 64 pekerja yang mestinya mau diberhentikan menjadi PKWT dengan gaji sesuai UMR. Kemudian, BPJS juga sudah ada, dengan status yang jelas,” kata Anggia.
Anggia menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
Menurutnya, pemenuhan hak pekerja harus menjadi perhatian perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku.
NOW ON AIR SSFM 100

