Rabu, 18 November 2026

DPR Fasilitasi 64 Buruh Krakatau Steel Jadi PKWT, Upah Sesuai UMR dan BPJS Dipenuhi

Laporan oleh Muchlis Fadjarudin
Bagikan
Komisi VI DPR saat mendampingi KASBI bertemu dengan Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI di gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (18/11/2026). Foto: Faiz Fadjarudin suarasurabaya.net

Sebanyak 64 pekerja di lingkungan PT Krakatau Steel, Cilegon, yang sebelumnya terancam pemutusan hubungan kerja (PHK), kini mendapatkan kepastian status kerja melalui skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

Perubahan status tersebut merupakan hasil fasilitasi Komisi VI DPR RI bersama manajemen perusahaan dan perwakilan serikat buruh.

Anggia Ermarini Ketua Komisi VI DPR RI mengatakan kesepakatan tersebut dicapai setelah melalui serangkaian pembahasan selama hampir satu bulan antara pihak pekerja dan manajemen perusahaan.

Menurut Anggia, sebelumnya para pekerja tersebut telah bekerja selama kurang lebih delapan tahun, tetapi tidak memiliki kejelasan status hubungan kerja. Selain itu, mereka juga menghadapi persoalan upah di bawah Upah Minimum Regional (UMR), tidak mendapatkan jaminan BPJS, serta pembayaran upah lembur yang tidak sesuai.

“Mereka memang punya masalah, karena sebagian besar sudah bekerja selama delapan tahun, tetapi tidak punya kontrak yang jelas. Hubungannya tanpa status, tidak jelas statusnya apa,” ujar Anggia usai mendampingi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) bertemu dengan Sufmi Dasco Ahmad Wakil Ketua DPR RI di gedung Nusantara III Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Ia menjelaskan, Komisi VI DPR RI memfasilitasi pertemuan antara pekerja, serikat buruh, dan manajemen perusahaan untuk mencari penyelesaian atas persoalan tersebut.

Hasilnya, per 13 November 2026, sebanyak 64 pekerja yang sebelumnya terancam diberhentikan akhirnya mendapatkan status kerja PKWT dengan sejumlah perbaikan hak ketenagakerjaan.

“Alhamdulillah, per tanggal 13 kemarin, 64 pekerja yang mestinya mau diberhentikan menjadi PKWT dengan gaji sesuai UMR. Kemudian, BPJS juga sudah ada, dengan status yang jelas,” kata Anggia.

Anggia menegaskan, penyelesaian persoalan tersebut merupakan bagian dari upaya menjalankan ketentuan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Menurutnya, pemenuhan hak pekerja harus menjadi perhatian perusahaan dan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berlaku.

Ia juga menyebut Sunarno Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) turut berperan dalam mengawal proses penyelesaian persoalan para pekerja tersebut.

Lebih lanjut, Anggia mengatakan perubahan status menjadi PKWT merupakan langkah awal. Komisi VI DPR RI berharap para pekerja tersebut ke depan dapat memperoleh peningkatan status menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau karyawan tetap.

“Sementara ini kita PKWT dulu. Harapannya, nanti kita terus kawal agar mereka bisa dijadikan PKWTT atau pekerja tetap, karyawan tetap,” tegasnya.

Anggia memastikan Komisi VI DPR RI bersama pihak terkait akan terus mengawal proses tersebut agar hak-hak pekerja terpenuhi dan terdapat kepastian hubungan kerja ke depannya. (faz/ipg)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Rabu, 18 November 2026
35o
Kurs