DPRD Surabaya Siap Fasilitasi Dialog Pejagal dengan Pengelola RPH

DPRD Kota Surabaya menanggapi aksi demontrasi tolak relokasi Rumah Potong Hewan (RPH) yang digelar ratusan jagal dan pedagang daging di Surabaya, pada Senin (12/1/2026).

Arif Fathoni Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya mengatakan, DPRD Surabaya telah menerima langsung aspirasi para jagal yang menyampaikan keprihatinan mereka terkait rencana relokasi tersebut.

Dalam pertemuan itu, DPRD menangkap adanya keluhan tentang belum terbukanya ruang komunikasi secara menyeluruh dari pengelola RPH sebagai leading sector.

“Andai kata pengelola RPH itu menunaikan kewajibannya untuk membuka ruang dialog dengan baik, saya pikir tidak ada percikan-percikan ketidakpuasan seperti hari ini,” katanya.

Pihaknya berharap, ke depan ada komunikasi yang lebih terbuka antara pengelola RPH dengan para jagal. Menurutnya, kesamaan persepsi sangat penting agar relokasi tidak mengganggu rantai pasokan daging di Surabaya maupun daerah lain yang selama ini bergantung pada RPH Surabaya.

“Kami berharap setelah ini ada ruang dialog yang terbuka. Sehingga, tidak mengganggu rantai pasokan kebutuhan daging di Kota Surabaya dan daerah lain,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Arif Fathoni juga mengungkapkan dirinya diminta untuk menandatangani aspirasi para demonstran, dan sudah melakukan.

“Karena kami ini pelayan rakyat, apapun yang diperjuangkan oleh rakyat tentu kami harus memiliki nafas yang sama dengan apa yang mereka kehendaki,” ujarnya.

Meski demikian, DPRD juga menanyakan apakah keputusan relokasi tersebut bersifat final atau masih terbuka untuk dialog. Menurut Arif, para jagal masih membuka opsi dialog sebagai jalan penyelesaian.

“Agama mengajarkan setiap problematika apa pun harus diselesaikan dengan dialog. Mudah-mudahan dengan ruang dialog yang akan kami fasilitasi kasih nanti itu tercipta titik tengah yang happy ending bagi semuanya,” ucapnya.

Arif menegaskan, hubungan antara RPH dan para jagal merupakan ekosistem yang saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan.

“Ini simbiosis mutualisme. Jadi tidak bisa dipisahkan satu sama lain,” tegasnya.

Terkait pertanyaan apakah DPRD sebelumnya menyetujui relokasi RPH, Arif Fathoni menjelaskan bahwa keputusan tersebut merupakan kewenangan eksekutif.

“Itu keputusan yang sudah diambil oleh eksekutif. Ada kewenangan yang tidak bisa kami intervensi karena cabang kekuasaan itu terpisah antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif,” pungkasnya.(ris/kir/rid)