Rabu, 18 November 2026

Eks Dirut KBS Segera Diadili, Berkas Kasus Korupsi Sudah Dilimpahkan ke Kejari Surabaya

Laporan oleh Akira Tandika Paramitaningtyas
Bagikan
Choirul Anwar mantan Dirut KBS periode 2016-2024 yang jadi tersangka dugaan korupsi pengelolaan keuangan KBS. Foto: Kejari Surabaya

Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya telah menerima pelimpahan tahap II kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS) yang menyeret Choirul Anwar mantan direktur utama periode 2016-2024.

Selain berkas perkara lengkap secara formil dan materiil, Kejari Surabaya juga menerima sejumlah barang bukti dari tim Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berupa, delapan box kontainer dokumen, buku rekening tabungan, satu unit laptop, satu unit handphone, uang tunai serta, tanah dan bangunan.

Yogi Ariyanto Kasi Intelijen Kejari Surabaya menerangkan, Choirul Anwar diduga menyalahgunakan jabatannya selama menjadi direktur utama KBS dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, suatu korporasi hingga mengakibatkan kerugian negara.

“Berdasar hasil penghitungan kami dan pihak berwenang, tindakan tersangka ini menyebabkan kerugian bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya sebesar Rp10 miliyar,” katanya, dalam keterangan, Rabu (18/11/2026).

Adapun Yogi menjelaskan, Choirul Anwar menjalankan modusnya dengan memerintah saksi S yang merupakan Kepala Departemen Accounting & Finance untuk mengeluarkan uang kas dan membuat dokumen kelengkapan administrasi, seolah-olah uang itu digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan.

“Jadi tersangkan ini meminta saksi S untuk membuat dokumen dan kas seolah-olah itu digunakan untuk pembelian pakan hewan, perbaikan kandang hewan, perbaikan sarana prasarana penunjang KBS dan lainnya. Nah tapi, pada kenyataannya uang tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi tersangka,” ungkapnya.

Atas perbuatan tersangka, jaksa menjerat Choirul Anwar dengan pasal berlapis.

Dakwaan kesatu, tersangka dikenai Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kemudian pada dakwaan kedua, jaksa menerapkan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Saat ini, tersangka telah kami lakukan penahanan di Rutan Kelas 1 Surabaya Cabang Kejati Jatim, selama 20 hari sambil menunggu proses pelimpahan ke pengadilan,” tutupnya. (kir/saf/ipg)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Rabu, 18 November 2026
35o
Kurs