Emil Dardak Ungkap Penyebab Kemacetan Panjang di Pelabuhan Ketapang

Emil Elestianto Dardak Wakil Gubernur Jawa Timur menyatakan, penanganan kemacetan parah di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi terus dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama PT ASDP, Kementerian Perhubungan, dan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Menurut Emil, penyebab antrean panjang sejak Sabtu (26/9/2026) kemarin, merupakan dampak kebijakan pembatasan truk oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP).

Kondisi itu kemudian menjadi kompleks setelah terjadi blokade para sopir truk dalam merespons kebijakan KSOP mengenai pembatasan jumlah truk.

“Ternyata blokade ini tidak semata-mata antrean tetapi kebijakan KSOP yang berkaitan jadi ini kebijakan otoritas pelabuhan kementerian perhubungan berkaitan dengan batasan jumlah truk yang bisa dinaikkan dalam kapal,” kata Emil saat ditemui di Gedung DPRD Jatim, Senin (28/9/2026).

Kebijakan pembatasan truk itu merupakan kewenangan pemerintah pusat, menurut Emil, Pemprov Jatim hanya bisa berkoordinasi dengan pihak terkait.

Meski blokade telah dibuka sejak pukul 20.00 WIB pada Sabtu lalu, namun dampaknya masih terasa hingga Senin hari ini.

“Sudah ada solusinya. Namun demikian, karena terjadi blokade lebih dari 6 jam mengurainya efeknya itu sampai kemarin bahkan sampai hari ini,” ucapnya.

Selain itu, Emil juga menyoroti perilaku sebagian sopir truk yang mengambil jalur berlawanan atau ngeblong sehingga memperparah kemacetan meski kondisi dermaga tidak sepenuhnya padat.

“Harusnya kalau kayak begini harusnya enggak 13 kilo ngantrinya kan? Karena banyak yang ngeblong. Yang ngeblong ya? Ngambil jalur lawan arah. Jadi ruwet di sananya,” katanya.

Untuk mempercepat penguraian antrean, Pemprov Jatim berupaya agar Dermaga Bulusan segera dihubungkan dengan dermaga utama LCM (Landing Craft Mechanized) melalui koordinasi antara Kementerian Perhubungan, ASDP, dan Pemkab Banyuwangi.

Ia mendukung kesepakatan agar LCM difokuskan melayani truk besar karena merupakan urat nadi perekonomian Jatim, sementara kendaraan kecil diarahkan ke dermaga movable bridge.

“LCM fokus untuk truk besar. Saya bilang, ‘Pak, truk besar itu urat nadi perekonomian kita.’ Maka kalau mereka punya aspirasi coba dijalankan. Ujung-ujungnya ini untuk kelancaran arus barang juga. Mobil kecil fokus di MB movable bridge,” jelasnya.

Menurut Emil, rancangan kebijakan tersebut merupakan upaya memperlancar distribusi barang, meski di sisi lain KSOP juga memiliki pertimbangan teknis untuk mencegah kecelakaan kapal.

Selain pengaturan operasional, Pemprov Jatim juga mengalokasikan anggaran sekitar Rp6 miliar untuk merehabilitasi Dermaga Bulusan.

“Oh, itu dermaga Bulusan, rusak, direhab. Tapi yang direhab bukan dolphinnya. Yang direhab itu tempat dia bersandarnya itu. Karena apa? Karena itu memang untuk repair,” kata Emil.

Ia menambahkan, rencana menghubungkan Dermaga Bulusan ke LCM masih terkendala keberadaan bangunan di sekitar lokasi sehingga membutuhkan penataan kawasan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

“Perlu ada relokasi. Dan itu di areanya kabupaten ya? Tapi kami percaya komitmen Bupati Banyuwangi ingin segera menangani itu,” ujarnya.

Menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), Emil menyebut bahwa kapasitas penyeberangan akan meningkat setelah proyek peningkatan kapasitas dermaga moveable bridge di Gilimanuk rampung.

“Jadi kalau yang di Gilimanuk selesai lalu ada tambahan satu dermaga ponton itu akan menjadi MB lima. Iya. Di Ketapang. Maka nambah nih kapasitasnya. Harapannya sebelum Nataru ini beres gitu teman-teman ya,” katanya.

Emil menegaskan Pemprov Jatim terus berupaya mencari solusi sambil mengurai dampak antrean yang masih tersisa.

“Jadi kami sangat berempati pada kesulitan masyarakat sana. Solusi demi solusi kita wujudkan. Tapi ada saja hal baru yang kemudian menjadi concern yang kemudian tidak boleh juga kita abaikan yaitu keresahan para supir yang tidak diperkenankan jumlah kapalnya melebihi kebijakan yang baru diterapkan KSOP,” tandasnya. (wld/saf/ipg)