Ketentuan itu kembali ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.
Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan penetapan ulang sekaligus penyempurnaan sebagian ketentuan sebelumnya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.
Menurut Anggia, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.
Meski demikian, ia menegaskan penetapan wilayah pertambangan tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan penambangan.
“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” katanya.
NOW ON AIR SSFM 100

