Rabu, 18 November 2026

ESDM Pastikan Belum Ada Izin Tambang di Taman Nasional Ujung Kulon

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Badak Jawa salah satu spesies langka yang ada di Indonesia. Foto: Dok Taman Nasional Ujung Kulon

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan dalam Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Penegasan ini disampaikan menyusul masuknya sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon dalam Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

“Kementerian ESDM menegaskan bahwa kawasan Taman Nasional Ujung Kulon tidak ditetapkan sebagai wilayah pertambangan,” ujar Dwi Anggia Juru Bicara Kementerian ESDM dilansir dari Antara, Selasa (17/11/2026) malam.

Dia juga memastikan hingga saat ini pemerintah belum menerbitkan izin pertambangan apa pun, baik di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon maupun perairan di sekitarnya.

Dia menjelaskan, penetapan wilayah perairan tersebut berawal dari usulan Pemerintah Provinsi Banten pada 2013.

Usulan itu mencakup sejumlah wilayah pertambangan, termasuk Wilayah Usaha Pertambangan di perairan laut Banten.

Namun, wilayah perairan yang diusulkan tersebut sempat dikecualikan dalam Kepmen ESDM Nomor 1204 Tahun 2014.

Pemerintah Provinsi Banten kemudian kembali mengusulkan wilayah tersebut melalui surat Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Banten Nomor 540/763-Distamben/2015 tertanggal 16 November 2015.

Usulan itu menyebabkan sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon masuk dalam WUP.

Penetapan tersebut selanjutnya tercantum dalam Kepmen ESDM Nomor 3672 Tahun 2017 tentang Penetapan Wilayah Pertambangan Pulau Jawa dan Bali.

Ketentuan itu kembali ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2022 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Banten.

Adapun Kepmen ESDM Nomor 65.K Tahun 2026 merupakan penetapan ulang sekaligus penyempurnaan sebagian ketentuan sebelumnya berdasarkan usulan Pemerintah Provinsi Banten.

Menurut Anggia, berdasarkan data dan informasi geologi, sebagian wilayah perairan tersebut memiliki potensi mineral pembawa sehingga memenuhi kriteria teknis untuk ditetapkan sebagai WUP.

Meski demikian, ia menegaskan penetapan wilayah pertambangan tidak serta-merta memberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan penambangan.

“Perlu ditegaskan bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan merupakan bagian dari wilayah pertambangan yang masuk dalam perencanaan dan tata kelola sumber daya mineral nasional, bukan sebagai izin ataupun persetujuan untuk melakukan kegiatan penambangan,” katanya.

Anggia menjelaskan, setiap penerbitan izin usaha pertambangan harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025.

Persyaratan tersebut mencakup kesesuaian tata ruang, Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), hingga persetujuan lingkungan.

Ia kembali menekankan bahwa penetapan WUP tidak mengubah status maupun fungsi kawasan konservasi Taman Nasional Ujung Kulon.

“Perlu dipahami bahwa penetapan wilayah usaha pertambangan tidak mengubah peruntukan kawasan konservasi maupun mengurangi fungsi perlindungan Taman Nasional Ujung Kulon,” ujar Dwi Anggia. (ant/saf/ipg)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Rabu, 18 November 2026
27o
Kurs