Fadli Zon Menteri Kebudayaan mengungkapkan dirinya menjadi salah satu korban penyadapan ilegal yang kini tengah diusut aparat kepolisian.
Ia mengaku nomor telepon selulernya telah disadap selama lima tahun, terhitung sejak 2021 hingga 2026.
Pengakuan tersebut disampaikan Fadli Zon melalui akun media sosial X miliknya, yang dikutip pada Minggu (22/11/2026).
Ia menyebut telah dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan oleh pihak kepolisian terkait kasus penyadapan ilegal tersebut.
Fadli mengatakan, pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan karena ia merupakan salah satu pihak yang diduga menjadi korban penyadapan oleh kelompok atau pihak yang saat ini tengah menjalani proses penyidikan.
“Beberapa hari lalu, saya dua kali dimintai klarifikasi dan keterangan polisi sebagai salah seorang yang disadap secara ilegal oleh pihak yang kini tengah disidik,” tulis Fadli Zon dalam unggahannya.
Ia kemudian mengungkapkan bahwa penyadapan terhadap nomor telepon selulernya berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang. Bahkan, berdasarkan informasi yang diketahuinya, dirinya termasuk salah satu korban dengan durasi penyadapan paling lama.
“Ternyata nomor handphone saya telah disadap sejak 2021 hingga 2026. Termasuk yang paling lama disadap,” ungkapnya.
Fadli juga menjelaskan bahwa penyadapan tersebut diduga berkaitan dengan posisinya dalam struktur Partai Gerindra. Saat penyadapan berlangsung, ia menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
“Saya disadap sebagai Wakil Ketua Dewan Pembina dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra,” lanjutnya.
Seperti diketahui, dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, penghapusan data elektronik, serta akses ilegal, Bareskrim telah menetapkan empat orang sebagai tersangka,
Empat tersangka tersebut masing-masing berinisial LSP (Jenderal Listyo Sigit Prabowo) eks Kapolri, ASN (Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution), EHS (Irjen Pol Eko Hadi Santoso), dan SU (Irjen Pol Slamet Uliandi).
Sementara, Divpropam Polri juga telah menggelar sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap tersangka Ahrie Sonta Nasution dan Eko Hadi Santoso. Dalam putusannya, majelis etik menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). (faz/ham)
NOW ON AIR SSFM 100

