Sabtu, 21 November 2026

Fadli Zon Tegaskan Kecam Kekerasan Seksual Mei 1998

Laporan oleh Muhammad Syafaruddin
Bagikan
Fadli Zon Menteri Kebudayaan RI. Foto: Biro Pers Setpres

Fadli Zon Menteri Kebudayaan menegaskan mengecam keras kekerasan seksual terhadap perempuan dalam kerusuhan Mei 1998.

Pernyataan itu disampaikan setelah dirinya mendapat kritik dari insan perfilman terkait pandangannya mengenai penggunaan istilah pemerkosaan massal dalam peristiwa tersebut.

Fadli menyatakan tidak pernah membantah terjadinya pemerkosaan terhadap perempuan pada kerusuhan Mei 1998.

Namun, ia menilai penggunaan istilah “massal” harus didukung fakta dan dokumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Saya tidak menegasikan bahwa itu (pemerkosaan) terjadi dan saya mengutuk dengan keras. Kalau ada fakta-fakta yang terkait hukum atau pendokumentasian, saya kira tidak ada masalah,” kata Fadli dilansir Antara pada Sabtu (21/11/2026).

Dia menjelaskan keberatannya terhadap istilah “massal” karena menganggap istilah tersebut berkaitan dengan tindakan yang terstruktur dan sistematis.

Fadli juga menekankan pandangannya mengenai penggunaan istilah tersebut merupakan pendapat pribadi, bukan arahan dalam penulisan sejarah nasional.

“Saya juga tidak ikut menulis dan saya tidak ikut mengarahkan. Yang menulis buku sejarah ini adalah tentu para sejarawan yang mempunyai latar belakang profesi di bidang sejarah,” ujarnya.

Pernyataan tersebut disampaikan setelah Siera Tamihardja produser film “Para Perasuk” mengkritik Fadli saat menerima penghargaan Film Cerita Panjang Terbaik dalam Festival Film Indonesia (FFI) 2026 di Jakarta, Jumat (20/11/2026).

Kritik itu merujuk pernyataan Fadli pada Juni 2025 yang mempertanyakan bukti penggunaan istilah pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998.

Sementara itu, laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) peristiwa kerusuhan Mei 1998 mencatat adanya kekerasan seksual terhadap perempuan di Jakarta dan sekitarnya, Medan serta Surabaya.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menyebut laporan TGPF memuat 85 kasus kekerasan seksual yang telah diverifikasi, terdiri atas 52 kasus perkosaan, 14 kasus perkosaan dengan penganiayaan, 10 kasus penyerangan atau penganiayaan seksual, dan sembilan kasus pelecehan seksual.

Komnas Perempuan juga menjelaskan bahwa data rinci identitas korban tidak dapat dibuka secara bebas kepada publik untuk melindungi korban dan keluarganya dari risiko kekerasan lanjutan. (ant/fia/saf)

Berita Terkait


Potret NetterSelengkapnya

Bunga Tabebuya, Warnai Pagi di Jalan Manukan Kulon

Truk Tabrak Jembatan di Tarokan Kediri

Gundukan Kerikil di Bratang Binangun

Truk Terguling di Menjelang Sembayat

Surabaya
Sabtu, 21 November 2026
30o
Kurs