HUT ke-81 TNI, Pengamat Soroti Tantangan Modernisasi dan Profesionalisme Prajurit

Tentara Nasional Indonesia (TNI) genap berusia 81 tahun, Senin (5/10/2026) hari ini. Tapi, seiring bertambahnya usia, tantangan yang dihadapi untuk terus memperkuat dan memodernisasi kekuatan tanpa kehilangan profesionalisme, kesiapan personel, serta kemampuan logistik juga bertambah.

Bahkan, menurut Khairul Fahmi Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), ancaman ke depan semakin mengaburkan batas antara militer dan nonmiliter, ruang fisik dan digital, hingga persoalan dalam negeri dengan dinamika geopolitik global.

“Tantangan ke depan itu adalah bagaimana menjadi semakin kuat tanpa kehilangan profesionalisme, semakin modern tanpa meninggalkan kesiapan manusia, personel dan logistiknya. Kemudian semakin hadir di tengah masyarakat tanpa mengambil alih fungsi lembaga lain,” kata Fahmi saat on air di program Wawasan Suara Surabaya, Senin, 5 Oktober 2026, yang bertepatan dengan HUT ke-81 TNI.

Baca Juga: HUT ke-81 TNI di Surabaya Digelar Sederhana, Prajurit Diingatkan Selalu Siap

Fahmi mengatakan, kondisi itu menuntut TNI memiliki kemampuan yang semakin adaptif, terintegrasi, dan interoperable. Tapi, orientasi kekuatan itu harus tetap diarahkan pada kepentingan nasional dan keselamatan bangsa.

Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), lanjut Fahmi, juga perlu memperhitungkan kebutuhan di luar situasi perang. Ia mencontohkan pesawat angkut militer yang tidak hanya harus mampu membawa pasukan, tetapi juga dapat digunakan mengirim bantuan dan mengevakuasi korban bencana.

“Pesawat angkut misalnya. Kita beli pesawat angkut militer ya tentu dia harus bisa mengangkut pasukan. Tapi di saat yang sama, dia juga bisa mengangkut bantuan, mengevakuasi korban bencana. Nah, di situlah saya kira kehadiran TRI itu menjadi penting,” bebernya.

Baca Juga: Sejarah HUT TNI 5 Oktober, dari BKR hingga Kembali Menjadi TNI

Selain itu, Fahmi menyebut TNI juga menghadapi ancaman yang semakin beragam, mulai konflik konvensional, serangan siber, terorisme, gangguan perbatasan dan infrastruktur strategis, krisis kemanusiaan, hingga kebutuhan melindungi serta mengevakuasi warga negara Indonesia di luar negeri ketika situasi geopolitik memburuk.

Karenanya, Fahmi menegaskan, kekuatan itu harus tetap digunakan dalam koridor hukum dan tata kelola negara. Menurutnya, profesionalisme justru diuji ketika TNI mampu menggunakan kekuatannya secara efektif tanpa melewati batas institusional.

Penanganan Konflik di Papua

Terkait konflik berkepanjangan di Papua, Fahmi mengingatkan penanganannya tidak bisa semata-mata mengandalkan pendekatan keras atau militeristik. Menurutnya, dalam konteks saat ini, peran TNI di Papua adalah membantu pemeliharaan keamanan.

Selama persoalan tersebut belum secara politik dinyatakan tegas sebagai pemberontakan atau separatisme, ada batas dalam penggunaan kekuatan TNI secara masif.

“Tugas peran TNI itu justru membantu dalam rangka pemeliharaan keamanan di sana ya. Artinya TNI bukannya berada di posisi terdepan dalam konteks katakanlah gangguan penegakan keamanan terkait dengan gangguan gangguan yang terjadi di Papua ya,” ujarnya.

Ia menilai penyelesaian persoalan Papua membutuhkan pendekatan multidimensi yang tidak hanya bertumpu pada unsur keamanan, tetapi juga memperkuat kehadiran negara dan memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan serta perlindungan.

Sebagai informasi, Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini digelar secara sederhana di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Alasannya, karena sebagian prajurit masih bertugas membantu penanganan bencana di sejumlah daerah. (bil/ipg)